Banda Aceh, Infoaceh.net – Angka penggunaan antibiotik tanpa resep dokter di Aceh mencapai 83,7 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 70,59 persen.
Fakta ini terungkap dalam audiensi Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Majaban (BPOM) di Banda Aceh, Yudi Noviandi, dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Pendopo Gubernur, Selasa (19/8/2025).
Data tersebut berdasarkan laporan BPOM RI tahun 2024 yang menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan prevalensi penggunaan antibiotik tanpa resep tertinggi di Indonesia.
Kondisi ini dianggap serius karena berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan global berupa resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) atau yang dikenal dengan istilah silent pandemic.
“Jika tidak segera dikendalikan, resistensi antimikroba akan menjadi masalah besar. Aceh tidak boleh menjadi episentrum masalah kesehatan global di masa depan,” tegas Yudi Noviandi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Aceh berencana segera menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur yang mewajibkan apotek dan sarana kesehatan hanya menyerahkan antibiotik berdasarkan resep dokter.
Langkah ini ditargetkan dapat menekan penyaluran antibiotik tanpa resep hingga 50 persen.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan komitmennya mendukung penuh upaya pengendalian penggunaan antibiotik di Aceh.
“Saya mengapresiasi langkah BPOM Aceh. Pemerintah Aceh segera menerbitkan Surat Edaran agar antibiotik hanya diberikan dengan resep dokter demi melindungi masyarakat dari resistensi antimikroba,” ujar Mualem.
Ancaman di Depan Mata
BPOM menilai penggunaan antibiotik secara bebas tanpa pengawasan medis bisa mempercepat munculnya bakteri kebal obat.
Jika tidak diantisipasi, WHO bahkan memperkirakan dunia akan menghadapi krisis kesehatan global pada 2050 dengan jutaan kematian setiap tahunnya akibat resistensi antimikroba.
“Dengan dukungan penuh Pemerintah Aceh, kami berharap regulasi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menggunakan antibiotik demi mewujudkan Aceh yang lebih sehat dan terlindungi,” tambah Yudi Noviandi.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan BPOM. Keduanya berkomitmen agar Aceh tidak hanya menekan angka penggunaan antibiotik tanpa resep, tetapi juga menjadi contoh nasional dalam pengendalian AMR.
“Bersama, kita wujudkan Aceh lebih sehat, tertib, dan terlindungi dari bahaya AMR,” tutup Yudi Noviandi.
