JAKARTA, Infoaceh.net – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna mengakhiri polemik royalti yang belakangan menimbulkan kontroversi.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, optimistis revisi ini dapat rampung dalam dua bulan ke depan.
“Polemik royalti yang berlarut-larut memang harus segera diakhiri. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dan seluruh pihak untuk mencari jalan keluar,” tegas Mafirion dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, revisi UU Hak Cipta harus mampu memberikan perlindungan hak cipta tanpa membelenggu kreativitas industri. Mafirion menekankan, perumusan revisi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pencipta lagu, penyanyi, hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
“Pembahasan akan fokus pada hal-hal yang selama ini menjadi persoalan utama, terutama transparansi penarikan dan pembagian royalti agar lebih adil, tepat sasaran, dan terbuka,” jelasnya.
Selain itu, Mafirion meminta agar revisi UU Hak Cipta juga memperkuat mekanisme pengawasan, sehingga perlindungan terhadap hak cipta benar-benar terjamin tanpa menghambat kreativitas. “Kami tidak ingin persoalan royalti ini akan mematikan industri kreatif terutama musik,” pungkasnya.
