Infoaceh.net – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kurangnya empati para wakil rakyat alias anggota DPR RI terhadap penderitaan rakyat, apalagi dikaitkan dengan kasus balita asal Sukabumi, Raya, yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing gelang (Ascaris lumbricoides).
Bagaimana tidak, Raya sendiri dikabarkan meninggal pada 22 Juli 2025 lalu. Sedangkan belakangan DPR malah terlihat berjoget di acara formal, bahkan memamerkan gaji dan tunjangan yang sangat fantastis.
Peneliti di Formappi, Lucius Karus, mengatakan seharusnya DPR sebagai lembaga wakil rakyat bisa hadir untuk pencegahan sebelum kisah tragis tersebut terjadi.
“Ya harusnya sih kasus-kasus seperti di Sukabumi itu menjadi perhatian DPR. Kan mereka wakil rakyat seluruh Indonesia,” kata Lucius saat dihubungi Akurat.co, Kamis (21/8/2025).
Dia mengatakan, dengan jumlah tunjangan lebih dari Rp100 juta per bulan yang diterima, mereka para anggota dewan harus bisa menemukan solusi atas persoalan rakyat.
“Mestinya tunjangan fantastis itu membuat DPR menjadi yang paling siap untuk hadir di tempat rakyat membutuhkan demi menemukan solusi atas persoalan yang terjadi sekali problem yang menjadi alasan dari masalah itu,” tuturnya.
Dia juga memandang bahwa tidak ada alasan bagi anggota DPR, untuk tidak mementingkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. “Kalau DPR mengaku bekerja sibuk, ya harusnya di mana masalah ada, di situ mereka muncul untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Lucius.
Maka dari itu, Lucius menilai, lembaga pembuat Undang-Undang itu kini tidak pantas menerima tunjangan fantastis jika banyak persoalan rakyat yang tidak tersentuh.
“Kalau situasinya seperti sekarang, DPR-nya menghilang dari tempat di mana persoalan rakyat terjadi. Itu artinya tunjangan mereka untuk dinikmati sendiri saja, bukan untuk mendukung pekerjaan mereka,” tutupnya.
Kasus kematian Raya sebelumnya juga membuat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi angkat bicara. Dia menegaskan, kasus ini sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desa agar lebih tanggap terhadap persoalan warganya.
Peristiwa memilukan ini sekaligus memantik kritik terhadap fungsi layanan kesehatan dasar, seperti bidan desa, Posyandu, hingga Puskesmas, yang dinilai tidak berjalan optimal.
Dalam keterangannya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (20/8/2025), Dedi Mulyadi mengaku sudah terlalu sering menerima laporan masalah dari Sukabumi. Menurutnya, banyak persoalan warga yang seharusnya bisa ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten atau desa, tetapi justru sampai ke tingkat gubernur.
“Ini warning bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desanya, karena kasus di Sukabumi terlalu banyak yang saya tangani,” ujar Dedi.
