Banda Aceh, Infoaceh.net –
Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 kembali menuai sorotan.
Hingga 25 Agustus 2025, realisasi keuangan APBA baru mencapai 43,3 persen, sementara serapan fisik tercatat sebesar 46 persen.
Kondisi ini dinilai Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sebagai cerminan lemahnya kinerja Pemerintah Aceh dalam mengelola dan menyerap anggaran untuk program pembangunan.
Koordinator MaTA, Alfian, menyebutkan bahwa rendahnya serapan APBA telah berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian Aceh.
Pasalnya, sejak diberlakukannya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2008, roda ekonomi masyarakat Aceh sangat bergantung pada APBA.
Keterlambatan realisasi anggaran membuat peredaran uang di tengah masyarakat menurun, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“APBA itu bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi berhubungan langsung dengan ekonomi rakyat. Ketika serapan lambat, maka perputaran uang juga ikut tersendat. Ini sudah berlangsung lama dan terus berulang dari tahun ke tahun,” kata Alfian dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (26/8/2025).
Ancaman Serius Bagi Perjuangan Dana Otsus
MaTA juga mengingatkan, lemahnya realisasi APBA 2025 dapat menjadi bumerang bagi Aceh dalam perjuangan mempertahankan dana Otonomi Khusus.
Saat ini, Aceh masih berjuang agar alokasi Dana Otsus yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) bisa ditingkatkan menjadi 2,5 persen secara permanen.
Namun, rendahnya serapan anggaran justru memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengelola dana yang sudah ada.
“Jika 1 persen saja dana Otsus saat ini tidak mampu kita habiskan, bagaimana kita bisa meyakinkan pemerintah pusat untuk menambah hingga 2,5 persen. Pertimbangan ini tentu akan menjadi catatan serius bagi pusat,” jelas Alfian.
Menurut MaTA, kondisi tersebut bisa melemahkan posisi tawar Aceh dalam negosiasi dengan pemerintah pusat.
Padahal, perjuangan mempertahankan Dana Otsus sangat penting bagi kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan.
Desakan Percepatan Realisasi
Alfian meminta Pemerintah Aceh segera memacu realisasi APBA mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal beberapa bulan lagi.
Ia menekankan bahwa percepatan penyerapan bukan sekadar untuk memenuhi target administrasi, tetapi untuk memastikan ekonomi rakyat kembali bergerak.
“Waktu masih ada, tapi harus segera dipacu. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada pembangunan tahun ini, tetapi juga pada masa depan Aceh dalam memperjuangkan hak Otsus di tingkat nasional,” tegasnya.
MaTA menilai, tanggung jawab utama berada di tangan Gubernur Aceh untuk segera mengembalikan kepercayaan publik, mempertegas arah kebijakan birokrasi, dan mengoptimalkan serapan APBA demi kepentingan rakyat.
