Banda Aceh, Infoaceh.net –
Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang mewajibkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai syarat dalam berbagai urusan administrasi publik memicu gelombang kritik.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh, aturan ini dinilai justru memperberat beban rakyat kecil.
Pemerhati masalah sosial, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh Drs Isa Alima, menilai kebijakan itu kurang bijaksana.
Menurutnya, aturan tersebut berpotensi menekan berbagai lapisan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi tingginya biaya hidup.
“Saat ini rakyat lagi susah. ASN juga terhimpit, PPPK ikut terdampak, Non-ASN tak luput dari beban, wirausaha semakin sulit, apalagi masyarakat di gampong-gampong. Kebijakan seperti ini mestinya jangan hanya berpihak pada upaya mengejar PAD, tapi melihat realitas sosial yang ada,” ujar Isa Alima, Kamis (28/8).
Isa menegaskan, ASN, PPPK dan Non-ASN sejatinya merupakan ujung tombak pelayanan publik yang selama ini setia mendukung jalannya pemerintahan.
Begitu juga dengan pelaku usaha kecil, yang menjadi roda penggerak ekonomi lokal.
Namun dengan kebijakan ini, kata Isa, mereka justru dihadapkan pada syarat tambahan yang semakin sulit dipenuhi.
“Jika pemerintah terlalu fokus pada target pajak, maka yang dikorbankan adalah kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Isa Alima memperingatkan bahwa langkah Pemko Banda Aceh dapat menimbulkan keresahan sosial.
Di tengah daya beli masyarakat yang menurun, kebijakan berbasis kewajiban pajak berpotensi memperbesar jurang kesenjangan antara pemerintah dan rakyat.
“Pemerintah jangan terlihat seperti hanya mengejar uang rakyat. Yang harus dilakukan adalah mempermudah, melindungi, dan mengangkat martabat rakyat kecil,” tegasnya.
Ia pun mendesak Pemko Banda Aceh agar meninjau ulang kebijakan tersebut. Isa mendorong adanya dialog terbuka dengan masyarakat, ASN, PPPK, Non-ASN, hingga pelaku usaha, sehingga solusi yang diambil benar-benar adil dan sejalan dengan kebutuhan warga.
“Jika pemerintah mau mendengar, tentu akan ditemukan jalan tengah. Jangan sampai aturan ini menambah beban baru bagi rakyat yang sedang berjuang,” pungkas Isa Alima.
