Banda Aceh, Infoaceh.net – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah didampingi Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring melalui aplikasi Zoom di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/9/2025).
Rapat dipimpin langsung ole Mendagri Tito Karnavian itu membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari perkembangan inflasi, pengendalian kemiskinan, hingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca maraknya aksi demonstrasi di beberapa wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperkuat komunikasi serta koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga stabilitas di daerah.
Tito menekankan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini membutuhkan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, sederhana, dan mampu memberikan rasa tenang.
“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” tegas Mendagri.
Lebih jauh, Tito meminta pejabat daerah untuk menunda seluruh agenda kunjungan ke luar negeri dan memastikan tetap berada di wilayah masing-masing.
Ia menekankan pentingnya memperbaiki segera fasilitas publik yang rusak agar tidak menimbulkan trauma serta keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT/RW sebagai upaya memperkuat keamanan berbasis masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar para kepala daerah menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh berpengaruh, mengadakan doa bersama lintas agama, serta menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, turut menyampaikan paparannya terkait upaya pengentasan kemiskinan.
Ia menyoroti pentingnya strategi terpadu dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Muhaimin, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional bisa ditekan hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,86 persen per tahun.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pada 2025 telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun.
“Dana ini akan diarahkan untuk jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, hingga penciptaan peluang usaha baru,” jelas Muhaimin.
Ia menekankan perlunya memperluas akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperbesar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Lebih jauh Muhaimin mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan konsolidasi program, memastikan intervensi anggaran tepat sasaran, serta memperkuat pendampingan hingga ke tingkat desa.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis persoalan inflasi, kemiskinan, dan stabilitas keamanan dapat dikelola dengan baik, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari berbagai kebijakan pembangunan.
