Banda Aceh, Infoaceh.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Senin (15/9/2025) di Banda Aceh.
Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Kejati Aceh Yudi Triadi SH MH dan General Manager PLN UIP3B Sumatera, Amiruddin.
Kerja sama ini menegaskan peran kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pendampingan, pertimbangan, serta tindakan hukum untuk memperkuat tata kelola di sektor kelistrikan, sekaligus melindungi kepentingan negara.
Kepala Kejati Aceh, Yudi Triadi SH MH menegaskan, listrik adalah faktor vital bagi pembangunan bangsa.
Karena itu, kejaksaan memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan PLN berjalan sesuai hukum dan bebas dari penyimpangan.
“Listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Dengan kerja sama ini, Kejaksaan hadir memastikan langkah PLN mendapat kepastian hukum yang kuat, akuntabel, dan tidak disalahgunakan,” ujar Yudi.
Sementara General Manager PLN UIP3B Sumatera, Amiruddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati Aceh.
Menurutnya, sinergi ini tidak hanya menjaga kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga berdampak nyata pada penyelamatan keuangan negara.
PLN mencatat, berkat pendampingan Kejati Aceh, telah berhasil dilakukan penyelamatan keuangan negara lebih dari Rp148 miliar dari sejumlah perkara perdata.
Selain itu, tunggakan Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp13,4 miliar juga berhasil diselesaikan.
Amiruddin menekankan, keberhasilan ini menjadi bukti pentingnya sinergi antara BUMN dan aparat penegak hukum.
“Kerja sama ini sangat krusial untuk pengamanan aset negara, kepatuhan hukum, dan kelancaran pelayanan listrik bagi masyarakat,” katanya.
Melalui PKS tersebut, kedua belah pihak sepakat memperkuat kolaborasi, mendukung percepatan pembangunan sektor energi, serta ikut menyiapkan fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
