Tapaktuan, Infoaceh.net — Pembatalan pembangunan 500 rumah dhuafa dan terhentinya lanjutan proyek pembangunan Rumah Sakit Regional RSUD dr Yuliddin Away (RSUD-YA) Tapaktuan, Aceh Selatan, menimbulkan kegaduhan besar di Aceh.
Koordinator Gerakan Muda Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, menilai ada skenario tersembunyi yang sengaja digerakkan untuk mempermalukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di hadapan rakyat.
Menurutnya, polemik ini sarat dengan indikasi “operasi garis dalam” dan pengkhianatan dari kalangan internal birokrasi sendiri.
Bagi publik, kedua proyek tersebut bukanlah program biasa. Rumah dhuafa adalah simbol kepedulian terhadap rakyat kecil, sementara RSUD-YA Tapaktuan direncanakan sebagai rumah sakit regional yang menjadi janji strategis dalam visi-misi Mualem–Dek Fad.
Ketika keduanya tersendat, muncul kesan kepemimpinan Mualem gagal menunaikan komitmen utamanya.
Kondisi ini diperburuk narasi ketimpangan pembangunan di kawasan barat-selatan Aceh, yang sejak lama merasa dianaktirikan dalam distribusi anggaran provinsi.
Ariyanda menilai, situasi ini dapat memicu kekecewaan besar, apalagi pasangan Mualem-Dek Fad sebelumnya meraih kemenangan telak di empat kabupaten wilayah barat-selatan dalam pilkada lalu.
Jika janji pembangunan justru mandek di basis dukungan utama, maka efek politiknya bisa menjadi bumerang.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan ada indikasi penghianatan dari dalam birokrasi sendiri yang ingin merusak citra panglima rakyat Aceh,” tegas Ariyanda, Ahad 21 September 2025.
Dugaan adanya pengaturan tender, tarik-menarik kepentingan, hingga praktik jual-beli jabatan yang sempat mencuat ke publik semakin menguatkan opini bahwa proyek-proyek vital sengaja dipolitisasi.
“Preseden ini bukan sekadar membatalkan proyek, tetapi merusak legitimasi Mualem di mata rakyat,” sebutnya.
Isu ini juga punya dimensi strategis yang lebih besar. Jika kegagalan pembangunan rumah duafa dan RSUD-YA terus bergulir tanpa penyelesaian, bukan hanya reputasi pemerintah yang runtuh, tetapi juga bisa membangkitkan kembali wacana pemekaran Aceh dari wilayah barat-selatan.
Sentimen ini berbahaya, sebab menyangkut keadilan distribusi pembangunan dan rasa memiliki terhadap Aceh secara keseluruhan.
“Bagi Mualem, ujian ini akan menentukan apakah ia mampu membuktikan dirinya sebagai panglima rakyat yang benar-benar setia pada janji, atau justru menjadi korban permainan internal. Rakyat menunggu tindakan tegas, transparansi anggaran, evaluasi pemerintahan dan solusi nyata.
Tanpa itu, stigma dikhianati bawahan bisa berubah menjadi vonis publik bahwa janji besar seorang panglima rakyat hanyalah retorika yang dikalahkan oleh intrik birokrasi,” pungkasnya.
