Sabang, Infoaceh.net – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Senin, 22 September 2024.
Kunjungan tiga legislator Aceh Besar ini untuk mendengarkan langsung sekaligus menyampaikan saran terkait pengembangan kawasan Kecamatan Pulo Aceh, yang masuk dalam wilayah kerja BPKS.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan dihadiri Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Deputi Pengawasan Ridha Amri serta Kepala Biro Perencanaan Teuku Ardiansyah.
Sementara dari Fraksi PKB hadir Ketua Komisi 5 DPRK Aceh Besar Yusran Effendi, Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Besar Syahrizal SKom dan anggota DPRK Apriono ST
Dalam kesempatan itu, Yusran Effendi menegaskan pentingnya optimalisasi Pelabuhan Perikanan di Desa Gugop, Pulau Breuh, Kecamatan Aceh Besar.
Menurutnya, pelabuhan tersebut memiliki peran strategis bagi nelayan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“DPRK ingin mendengar langsung apa saja hambatan yang dihadapi BPKS, sehingga nantinya bisa kami sampaikan ke Pemkab Aceh Besar untuk dirumuskan bersama dalam bentuk kolaborasi,” ujar Yusran.
Selain soal pelabuhan, rombongan PKB juga menyoroti lambannya realisasi pembangunan jembatan penghubung Pulau Nasi – Pulau Breuh.
Jembatan ini, menurut mereka, sangat vital karena dapat membuka akses ekonomi dan mobilitas warga di kawasan terluar tersebut.
“Kegiatan itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 4.000 jiwa di Pulo Aceh. Jumlahnya memang kecil, tapi posisinya sebagai pulau terluar sangat penting,” tegas Yusran.
Meski diketahui kendala utamanya adalah ketiadaan anggaran, Yusran menilai Pulo Aceh semestinya menjadi perhatian serius tidak hanya BPKS, tetapi juga Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Senada, Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Besar H Syahrizal SKom berharap BPKS dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar, khususnya Pulo Aceh.
“Jika Pelabuhan Perikanan bisa difungsikan optimal, hasil tangkapan laut bisa dipasarkan langsung, baik dalam bentuk ikan segar maupun produk olahan seperti ikan kaleng,” ungkap Syahrizal.
Karena itu, Fraksi PKB menegaskan akan membawa aspirasi dan masukan ini ke forum partai di tingkat provinsi maupun nasional.
“Kami berharap Fraksi PKB di DPRA, Komisi VI DPR RI, hingga Fraksi PKB di DPR RI dapat mendorong program kerja BPKS, baik melalui dukungan kegiatan maupun penambahan anggaran yang belakangan terus menurun hingga tahun 2025 ini,” tambah Yusran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menjelaskan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan di Pulau Breuh memang terkendala adanya bangkai kapal yang menghambat alur masuk pelabuhan.
“Kami akan mencoba berkolaborasi untuk menggeser bangkai kapal tersebut. Karena akibat keberadaannya, alur pelabuhan menjadi dangkal,” jelas Iskandar.
Sementara terkait rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Nasi – Pulau Breuh, Iskandar menuturkan bahwa hambatannya memang terletak pada ketiadaan anggaran dan pertimbangan jumlah penduduk yang dinilai tidak sebanding dengan biaya.
“Untuk itu, perlu ada dorongan bersama dari Pemkab Aceh Besar, DPRK, hingga pihak terkait lain agar usulan pembangunan jembatan ini bisa diperjuangkan bersama ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
