Tapaktuan, Infoaceh.net — Ketua Barisan Muda Aceh Selatan (Barmas) Muhammad Arhas, menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS gagal memahami makna reformasi birokrasi.
Hal itu merespons pernyataan Mirwan yang sebelumnya mengaku tidak menggunakan “jurus fatality” dalam memimpin pemerintahan.
Menurut Arhas, penggunaan istilah tersebut justru memperlihatkan lemahnya literasi seorang kepala daerah dalam memilih bahasa publik.
“Fatality secara bahasa berarti akibat fatal atau akhir dari sebuah peristiwa. Dalam istilah populer, seperti dalam permainan Mortal Kombat, fatality adalah jurus pamungkas yang menghabisi lawan. Kalau dibawa ke ranah birokrasi, mestinya dimaknai sebagai langkah final dan tegas untuk membersihkan praktik KKN,” tegas Arhas, Rabu (24/9).
Mutasi Mandek, Birokrasi Lesu
Arhas menilai Bupati seharusnya tidak menolak istilah tersebut, melainkan menjadikannya simbol komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi.
Menurutnya, langkah itu mendesak dilakukan karena kondisi birokrasi Aceh Selatan saat ini tengah dalam keadaan lesu.
“Bagaimana mungkin kita bicara Aceh Selatan maju dan produktif, sementara mesin birokrasi sendiri sedang mandek? Mutasi pejabat yang berlarut tanpa kepastian hanya memperpanjang kelumpuhan birokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, jurus pamungkas yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk menyingkirkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, serta jual beli jabatan dalam proses mutasi.
“Semua itu harus diganti dengan sistem meritokrasi agar pejabat yang lahir benar-benar berintegritas dan profesional,” tambahnya.
Selain mutasi, Barmas juga menyoroti pernyataan Bupati Mirwan yang menyebut tengah membangun koneksi ke pusat untuk mendatangkan dana tambahan.
Menurut Arhas, problem utama justru terletak pada lemahnya realisasi anggaran daerah.
“Yang perlu dikhawatirkan bukan dana pusat tidak turun, tapi dana yang ada justru terancam dipangkas atau terkena pinalti karena serapan anggaran minim. Ini ibarat menunggu hujan, tapi air di tempayan sudah ditumpahkan,” sindirnya.
Ia menyebut masyarakat Aceh Selatan sudah lelah diberi angan-angan manis berupa janji dana jemputan dari pusat.
“Hari ini publik bisa membandingkan dengan daerah tetangga. Pemko Subulussalam sudah membuka seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, Pemkab Abdya sudah melakukan mutasi pejabat. Sementara Aceh Selatan masih sibuk dengan retorika tanpa arah,” kata Arhas.
Arhas menegaskan, jika Bupati Mirwan ingin benar-benar serius memimpin, ia harus berhenti menutupi kelemahan dengan diksi-diksi yang salah kaprah.
“Sudah cukup memberi angan-angan. Yang ditunggu rakyat adalah langkah konkret: membersihkan birokrasi dari KKN, mempercepat serapan anggaran, dan membangun tata kelola berbasis meritokrasi. Tanpa itu, jargon Aceh Selatan Maju dan Produktif hanya akan menjadi kalimat kosong,” tutupnya.
