Jakarta, Infoaceh.net — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur sejumlah pemerintah daerah di Tanah Air karena tingginya angka inflasi per September 2025.
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh menjadi dua wilayah yang paling disorot akibat kenaikan harga yang kian dirasakan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, terdapat 10 provinsi dengan inflasi year on year (yoy) tertinggi, di antaranya:
- Sumatra Utara: 5,32 persen
- Riau: 5,08 persen
- Aceh: 4,45 persen
- Sumatera Barat: 4,22 persen
- Sulawesi Tengah: 3,88 persen
- Jambi: 3,77 persen
- Sulawesi Tenggara: 3,68 persen
- Papua Pegunungan: 3,55 persen
- Sumatera Selatan: 3,44 persen
- Papua Selatan: 3,42 persen
“Inflasi 5,32 persen dalam suatu provinsi itu sudah terasa sekali oleh masyarakat. Kami mohon ini jadi perhatian serius bagi para gubernur, terutama dari 10 provinsi tertinggi,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Kabupaten dan Kota Masuk Zona Merah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sejumlah kabupaten mengalami inflasi di atas 6 persen, seperti Deli Serdang (6,81%), Labuhanbatu (6,38%), Pasaman Barat (6,38%), Tembilahan (6,34%), dan Aceh Tengah (5,80%).
Sementara itu, kota dengan inflasi tinggi antara lain Pematang Siantar (5,84%), Padangsidimpuan (5,37%), Dumai (4,94%), Medan (4,44%), dan Lhokseumawe (4,19%).
“Kalau kepala daerah turun ke pasar dan inflasinya 6 persen, masyarakat pasti sudah menjerit. Jadi mohon sungguh-sungguh diperhatikan,” tegas Tomsi.
Tomsi menilai tingginya inflasi di sejumlah daerah tak bisa ditoleransi karena sebagian besar bukan wilayah dengan hambatan distribusi.
“Papua Pegunungan saja yang aksesnya sulit hanya 3,55 persen. Tapi Sumatera dan daerah lain yang jalannya lancar justru lebih tinggi. Ini ada yang salah dalam pengendalian harga,” ujarnya.
Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah pemerintah daerah yang dinilai pasif.
“Masih ada daerah yang hanya berharap anugerah Tuhan tanpa usaha maksimal. Inflasi tidak bisa dikendalikan dengan doa saja, tapi dengan kerja konkret,” katanya tegas.
Kemendagri meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga stok pangan, dan mempercepat realisasi belanja daerah untuk menahan laju kenaikan harga.
“Setiap pekan kita rapat, meluangkan waktu tiga jam demi rakyat supaya harga barang tetap terjangkau,” pungkasnya.
