Infoaceh.net – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi sorotan publik usai melontarkan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh. Dalam sebuah acara di Padang, Sabtu (1/11/2025), Anies menyebut utang proyek KCIC justru membebani rakyat Indonesia, sementara manfaatnya hanya dinikmati segelintir orang.
“Apalagi kalau menimbulkan utang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil,” ujar Anies dalam Dialog Kebangsaan tersebut.
Namun, pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari warganet di platform X (Twitter). Banyak yang menilai Anies bersikap tidak konsisten karena semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia justru pernah mendukung proyek kereta cepat tersebut.
Akun @tham878, misalnya, membagikan dokumen Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1640 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur, Stasiun, dan Fasilitas Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Dokumen itu bahkan diperpanjang melalui Kepgub Nomor 1563 Tahun 2021.
“Bacot, rekam digital masih ada. Lalu buat lagi keputusan Gubernur No.1563 tahun 2021 memperpanjang yang lama,” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (7/11/2025).
Kritik terhadap Anies juga datang dari akun @thedufresne yang menyoroti proyek MRT Jakarta. Ia menyebut MRT juga dibiayai oleh APBN, yang notabene uang rakyat dari seluruh Indonesia.
“APBN dipakai untuk bayar utang proyek MRT Jakarta. Yang naik MRT hanya warga Jakarta dan sekitarnya. Tapi yang diserang cuma Whoosh,” tulisnya.
Sejumlah pengguna X lain menyebut kritik Anies terhadap KCIC berpotensi mengandung standar ganda, sebab proyek MRT yang lebih lokal pun dibiayai oleh dana nasional. Akun terverifikasi @FirzaHusain bahkan menanggapi sinis, “Halah, Anies mah omon-omon doang.”
Sementara itu, kritik terhadap proyek KCIC bukan hal baru. Proyek ini sejak awal kerap menuai polemik karena membengkaknya biaya pembangunan (cost overrun) serta keterlibatan dana APBN, padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji proyek tidak akan menggunakan dana negara.
Namun janji itu berubah setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merevisi Perpres 107/2015. Lewat aturan baru itu, proyek KCIC resmi menerima suntikan dana negara melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Jokowi juga menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua komite pembangunan proyek tersebut.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya sempat mengungkapkan, total pembiayaan proyek kini membengkak menjadi sekitar US$8 miliar atau setara Rp114 triliun, dari semula US$6,07 miliar (Rp86 triliun). Pemerintah diperkirakan harus menambal tambahan biaya hingga Rp4,1 triliun, di luar modal awal yang juga belum sepenuhnya disetor.
“Dengan besarnya proyek ini, bantuan pemerintah mau tidak mau diperlukan karena ukurannya besar sekali,” kata Salusra saat rapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (1/9).
Kontroversi soal KCIC pun kembali hidup setelah kritik Anies viral, terutama karena publik mengaitkannya dengan jejak kebijakan Anies sendiri saat masih menjabat Gubernur Jakarta.
