Banda Aceh, Infoaceh.net – Juru Bicara (Jubir) Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Zakaria N. Yacob atau akrab disapa Jack Libya, menyatakan sikap sepakat dengan usulan berbagai elemen masyarakat sipil Aceh yang mendorong pergantian Zulfadli atau Abang Samalanga dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Menurut Jack Libya, Zulfadli dinilai telah menjadi sumber kegaduhan, baik di internal parlemen Aceh maupun dalam hubungan kerja dengan jajaran Pemerintah Aceh.
Hal tersebut, kata dia, dapat ditelusuri dari rekam jejak kepemimpinan yang bersangkutan sejak menjabat sebagai Ketua DPRA.
“Mungkin yang bersangkutan sudah jenuh, sehingga perlu adanya penyegaran. Karena itu, saya sepakat untuk mengusulkan kepada Ketua Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf atau Mualem, agar mengganti Abang Samalanga dari kursi Ketua DPRA,” tegas Jack Libya kepada awak media, Ahad (1/2/2026).
Jack Libya menilai dinamika politik yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir, termasuk menguatnya usulan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir Syamaun, bukan lagi sebatas kritik konstruktif, melainkan telah sarat dengan muatan politik.
Ia bahkan menyinggung adanya isu dugaan praktik “bancakan” Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 yang ikut memperkeruh situasi politik di Aceh.
“Kondisi ini sudah tidak sehat dan perlu segera dihentikan. Masih banyak kader Partai Aceh, baik dari kalangan kombatan maupun sipil, yang layak dan pantas menduduki jabatan Ketua DPRA untuk menggantikan Abang Samalanga,” tegasnya.
Selain itu, Bang Jack Libya menduga desakan pergantian Sekda Aceh tidak hanya datang dari sejumlah oknum di DPRA, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.
Ia menyebut adanya dugaan kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mendapat dukungan dari oknum pimpinan DPRA untuk menduduki posisi Sekda Aceh.
Kondisi tersebut, menurutnya, telah menciptakan kegaduhan di lingkungan Sekretariat Pemerintah Aceh.
“Arena nafsu kekuasaan inilah yang akhirnya menciptakan kegaduhan di jajaran Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Karena itu, Jack Libya kembali menegaskan harapannya kepada Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, agar segera melakukan pergantian Ketua DPRA demi menenangkan situasi politik Aceh.
Langkah tersebut dinilai penting agar Pemerintah Aceh dapat lebih fokus menjalankan agenda strategis, terutama penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.
“Saya berharap Mualem mengganti Ketua DPRA dengan kader lain, agar Pemerintah Aceh bisa fokus bekerja, khususnya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana,” katanya.
KPA Nilai Kepemimpinan DPRA Paling Gaduh
Jack Libya mengaku sependapat dengan sejumlah pihak yang menilai bahwa sejak berdirinya Partai Aceh pasca penandatanganan MoU Damai Helsinki antara GAM dan RI pada 15 Agustus 2005, dan sejak Partai Aceh menguasai parlemen Aceh, hanya kepemimpinan Zulfadli yang dinilai paling sarat kegaduhan.
“Kami di jajaran KPA memantau dan mengikuti. Dari sederet Ketua DPRA, mulai dari Hasbi Abdullah, Tgk Muharuddin, hingga Saiful Bahri atau Pon Yaya, baru di tangan Abang Samalanga yang kegaduhannya begitu terasa,” pungkasnya.
