Banda Aceh, Infoaceh.net – Pengurus MPW Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh periode 2025-2030 resmi dilantik pada Jumat malam (21/11/2025) di Gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA).
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) ISMI, Dr Ing. Ilham Akbar Habibie.
Dalam sambutannya, Ilham Habibie memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis ISMI Aceh dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Ia menegaskan peluang besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pelaku usaha lokal.
“Peluang ekonomi dari MBG adalah momentum penting untuk menaikkan kelas UMKM serta membangun kemandirian pasokan pangan daerah,” ujar Ilham.
Ia mendorong para produsen di Aceh untuk memperkuat kualitas produk, konsistensi pasokan, serta jaringan distribusi.
Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem usaha yang solid melalui kolaborasi lintas sektor.
Ketua ISMI Aceh periode 2025–2030, Nurchalis, menegaskan pihaknya ingin membangkitkan kembali DNA saudagar Aceh yang pernah berjaya pada masa kejayaan perdagangan Nusantara.
“Sudah saatnya Aceh berdiri di atas kemampuan sendiri. Kita harus bisa menjadi produsen utama, bukan hanya penonton,” tegas Nurchalis yang juga Anggota DPRA.
Ia menilai potensi UMKM Aceh sangat besar, namun belum terhubung secara optimal dengan kebutuhan pasar berskala besar, termasuk peluang pengadaan bahan pangan untuk MBG yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
“Jangan sampai dana besar itu justru mengalir ke luar Aceh. UMKM lokal harus menjadi pemain utama,” lanjutnya.
Pelantikan ISMI Aceh juga disertai penyusunan sejumlah program prioritas, antara lain: penguatan rantai pasok pangan lokal, peningkatan kapasitas produsen UMKM, perluasan jaringan perdagangan, serta pengembangan ekosistem ekonomi berbasis syariah.
ISMI Aceh menegaskan akan segera membentuk tim kerja khusus untuk mempertemukan UMKM lokal dengan peluang pengadaan kebutuhan MBG.
Selain itu, ISMI juga mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, perbankan syariah, serta lembaga pendukung lainnya.
