Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh kembali menegaskan urgensi percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang hingga kini masih melumpuhkan sejumlah wilayah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pembukaan akses bantuan internasional, khususnya dari lembaga kemanusiaan yang memiliki kapasitas penanganan darurat.
Menurut MTA, skala bencana yang terjadi di Aceh saat ini menuntut langkah-langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ia menyebutkan kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan besar terhadap tambahan personel, logistik, serta peralatan khusus untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.
“Dalam beberapa kali pertemuan dan doorstop media, Gubernur selalu berharap pintu bantuan internasional dapat dipercepat, terutama untuk NGO-NGO yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan darurat. Ini penting untuk memperkuat operasi kemanusiaan yang sedang kita lakukan,” ujar MTA.
MTA menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Presiden RI yang dalam beberapa hari terakhir telah dua kali mengunjungi daerah terdampak di Aceh Tenggara dan Bireuen.
Bahkan, jika tidak ada hambatan, Presiden dijadwalkan kembali datang hari ini untuk meninjau wilayah terparah di Aceh Tamiang serta memantau Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, hingga Bener Meriah melalui udara.
“Kami melihat kunjungan Presiden menjadi momentum untuk memastikan bahwa informasi yang diterima beliau benar-benar objektif dan akurat,” ungkap MTA.
Pemerintah Aceh Ingatkan Pentingnya Data yang Faktual
Dalam pernyataannya, MTA juga mengingatkan pentingnya pejabat pusat memberikan laporan yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menyinggung pengalaman sebelumnya, ketika informasi terkait pemulihan listrik dan komunikasi tidak sesuai realita sehingga memicu kecaman publik.
“Kita semua merasakan betapa beratnya menghadapi tekanan publik akibat ketidaktepatan informasi. Kami sangat berharap hal tersebut tidak terulang. Data yang objektif sangat memengaruhi kebijakan strategis Presiden dalam penanganan darurat maupun pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Hingga saat ini, ratusan ribu warga masih mengungsi, sejumlah ruas jalan terputus, dan beberapa kabupaten seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues masih sulit diakses melalui jalur darat.
Pemerintah Aceh menilai bahwa keterlibatan NGO internasional dengan keahlian khusus dalam evakuasi, medis darurat, penanganan air bersih, dan logistik akan sangat membantu pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan yang bekerja tanpa henti sejak awal bencana.
“Ini kerja kemanusiaan yang harus dilakukan bersama. Pemerintah Aceh membuka diri untuk kolaborasi yang lebih luas demi keselamatan rakyat,” tambah MTA.
Dalam situasi darurat berskala besar, Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat dapat mempercepat setiap mekanisme yang memungkinkan masuknya bantuan internasional, dengan tetap mengikuti klasifikasi dan regulasi nasional.
“Yang utama saat ini adalah keselamatan warga. Semua dukungan yang dapat mempercepat penanganan, seharusnya dipertimbangkan secara serius,” tutup MTA.
