Banda Aceh, Infoaceh.net — Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI yang berisi desakan percepatan akses dan penguatan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional bagi wilayah terdampak bencana besar banjir bandang dan longsor di Sumatera, khususnya Provinsi Aceh.
Surat terbuka tersebut ditandatangani Ketua Dewan Profesor USK, Prof Dr Ir Izarul Machdar MEng, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik atas krisis kemanusiaan yang berkembang sejak akhir November 2025.
Dalam suratnya, Dewan Profesor USK menilai skala kerusakan dan dampak bencana telah melampaui kapasitas penanganan normal, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga memerlukan langkah luar biasa, termasuk optimalisasi dukungan kemanusiaan internasional secara cepat dan terkoordinasi.
Mengacu pada laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai sumber media nasional, Dewan Profesor USK mencatat jumlah korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 1.016 orang.
Ratusan korban lainnya dilaporkan masih hilang atau mengalami luka berat.
Selain korban jiwa, bencana juga menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi dan terdampak langsung, sementara puluhan ribu rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar mengalami kerusakan berat hingga hancur.
Di Provinsi Aceh sendiri, tercatat sedikitnya 332 titik jembatan rusak, serta ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan sarana publik lainnya tidak dapat berfungsi.
Kondisi tersebut menyebabkan akses transportasi dan komunikasi terputus di banyak wilayah.
Dewan Profesor USK juga menyoroti pemadaman listrik yang meluas dan berkepanjangan serta gangguan serius pada jaringan telekomunikasi.
Layanan seluler dan internet di sejumlah wilayah belum berfungsi optimal, sehingga menghambat koordinasi penyelamatan, pendataan korban, serta distribusi bantuan darurat.
“Kerusakan infrastruktur vital ini telah melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, mengganggu operasional fasilitas kesehatan, serta memperburuk kondisi pengungsi, terutama di wilayah terpencil yang kini terisolasi secara logistik,” demikian isi surat tersebut, dilihat pada Senin (15/12).
Kondisi ini dinilai telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan multidimensi, yang tidak hanya membutuhkan penanganan darurat, tetapi juga pengelolaan logistik skala besar dan lintas negara.
Dalam surat terbuka itu, Dewan Profesor USK menyampaikan 11 rekomendasi strategis kepada Presiden RI. Di antaranya percepatan pembukaan akses bandara, pelabuhan, dan jalan utama untuk masuknya bantuan internasional, serta penetapan status Darurat Bencana Nasional secara komprehensif.
USK mengusulkan pembentukan Humanitarian Logistics Coordination Center (HLCC) di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri dan perwakilan lembaga kemanusiaan internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan.
Rekomendasi lain mencakup penyederhanaan prosedur perizinan dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional seperti WHO, UNICEF, UNDP, IFRC dan IOM, pengaktifan sistem pelacakan logistik terpadu, serta pembentukan Aid Staging Areas di titik strategis seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Bener Meriah.
Dewan Profesor USK menekankan pentingnya pemulihan listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan seluruh operasi tanggap darurat pada energi dan konektivitas.
Selain itu, pemulihan jalur darat yang terputus dan penyediaan moda transportasi darat, laut, dan udara, termasuk helikopter dan alat berat, dinilai sangat mendesak.
Dalam surat tersebut, Presiden RI juga didorong mengundang kerja sama teknis internasional, khususnya dalam dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat, serta menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan.
Sebagai catatan kontekstual, Dewan Profesor USK menyebut bahwa Pemerintah Aceh telah mengajukan permintaan dukungan kepada lembaga PBB seperti UNDP dan UNICEF, seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan di lapangan.
Namun hingga kini, mekanisme penerimaan bantuan internasional belum sepenuhnya diaktifkan.
Kerusakan infrastruktur, terputusnya jalur distribusi, serta gangguan listrik dan telekomunikasi telah menyebabkan keterlambatan pengiriman pangan, peralatan medis, dan bantuan perlindungan ke wilayah terdampak paling parah.
Situasi ini berpotensi semakin memburuk seiring peringatan cuaca ekstrem lanjutan dari BMKG, sehingga respon cepat dan terkoordinasi dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.
“Surat terbuka ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab akademik, moral, dan kemanusiaan, dengan harapan pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dan terobosan kebijakan,” tulis Dewan Profesor USK dalam penutup suratnya.
