Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh diketahui telah mengirimkan surat resmi kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNICEF dan United Nations Development Programme (UNDP), untuk meminta keterlibatan dalam penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong.
Namun, pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, yang mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan tersebut.
“Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat,” kata Mualem kepada wartawan usai penyerahan bantuan dari Menteri Sosial di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Saat wartawan menegaskan bahwa surat tersebut merupakan permintaan resmi Pemerintah Aceh kepada lembaga PBB, Mualem kembali menyatakan ketidaktahuannya.
“Itu di luar kewenangan kita. Saya tidak tahu soal itu,” ujarnya.
Pernyataan serupa kembali disampaikan Mualem ketika diwawancarai ulang saat hendak meninggalkan kantor gubernur.
Ia menyebut surat tersebut bukan ditujukan ke PBB, melainkan ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.
“Saya tidak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Bukan ke PBB, tapi LSM yang ada di Aceh,” ucapnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, yang saat itu berada di lokasi bersama Gubernur Aceh, ikut memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memang menyurati UNICEF dan UNDP, namun surat tersebut dikirim kepada perwakilan lembaga yang berkantor dan memiliki program di Indonesia.
“Kami menyurati lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, bukan langsung ke PBB pusat. UNICEF dan UNDP itu lembaga yang masih memiliki program di Aceh,” kata MTA.
Menurutnya, Gubernur Aceh berharap kedua lembaga tersebut dapat turut membantu pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana di Aceh.
“Gubernur berharap mereka bisa ikut membantu pemerintah pusat dalam persoalan penanganan bencana,” ujar MTA.
Sebelumnya, Muhammad MTA juga menyampaikan secara terbuka bahwa Pemerintah Aceh telah secara resmi meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF, dengan mempertimbangkan pengalaman kedua lembaga tersebut dalam menangani pascabencana tsunami Aceh 2004 silam.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman penanganan bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata MTA, Ahad (14/12/2025).
Meski demikian, hingga kini Pemerintah Republik Indonesia belum membuka izin secara luas terhadap masuknya bantuan internasional untuk penanganan bencana di Pulau Sumatra. Kendati begitu, sejumlah bantuan relawan dan logistik dari luar negeri, seperti Malaysia dan China, telah lebih dahulu tiba di wilayah terdampak.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tetap terbuka menerima bantuan kemanusiaan dari pihak mana pun.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025).
Bantuan dari perusahaan yang beroperasi di Inggris, Malaysia, dan Indonesia itu berupa bahan kebutuhan pokok dan langsung disalurkan kepada masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan APBN siap menyokong penuh penanganan bencana, termasuk melalui tambahan dana taktis sebesar Rp20 miliar untuk setiap provinsi terdampak dan Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak.
