Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.1.719761/SJ tertanggal 10 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Lainnya pada daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyampaikan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan segera menurunkan tim khusus ke kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor untuk melakukan pencetakan ulang serta penyempurnaan data administrasi kependudukan masyarakat.
“Seluruh proses administrasi kependudukan akan dilakukan secara terpadu, cepat, dan sederhana, demi memastikan masyarakat terdampak memperoleh kembali dokumen resmi mereka,” kata Muhammad MTA, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh telah menyebabkan korban jiwa serta mengakibatkan banyak warga kehilangan dokumen penting, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), ijazah dan surat-surat resmi lainnya.
Untuk itu, tim DRKA akan bekerja sama langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota.
Tim akan turun ke lapangan dengan membawa fasilitas lengkap, termasuk peralatan rekam data kependudukan, alat cetak KTP dan pencetakan KK.
“Kebijakan ini dilakukan segera dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan masyarakat pascabencana. Dokumen resmi ini sangat penting, terutama dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dijalankan pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah Aceh mengharapkan seluruh dinas terkait di kabupaten/kota dapat proaktif menjalankan arahan Mendagri, serta mengintensifkan koordinasi dengan perangkat gampong atau desa untuk memastikan pemenuhan hak-hak administrasi masyarakat korban dan terdampak bencana.
Selain dokumen kependudukan, Pemerintah Aceh turut melakukan koordinasi lintas lembaga dengan instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dokumen pertanahan, serta lembaga pendidikan dan perguruan tinggi untuk penanganan ijazah dan dokumen pendidikan yang hilang atau rusak akibat bencana.
“Berbagai langkah strategis dan koordinasi terpadu terus kami lakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Penanganan bencana Aceh saat ini menjadi prioritas nasional,” tegas Muhammad MTA.
Ia pun mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus bersatu demi percepatan pemulihan Aceh.
“Mari kita terus bersatu demi Aceh yang lebih baik dan cepat bangkit,” pungkasnya.
