Banda Aceh, Infoaceh.net — Penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menuai sorotan.
Meski pemerintah pusat menyatakan penanganan telah dilakukan dengan skala nasional sejak hari pertama, absennya penetapan status bencana nasional dinilai berdampak pada lemahnya komando dan koordinasi di lapangan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional di tiga provinsi terdampak.
“Sejak hari pertama, tanggal 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional, langsung mobilisasi nasional,” ujar Teddy, dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Jum’at (19/12).
Menurut Teddy, lebih dari 50 ribu personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan telah dikerahkan. Ia juga menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, dukungan anggaran pusat tidak dapat disalurkan.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan dari awal, penanganan ini menggunakan dana pusat. Sekitar Rp60 triliun sudah dikeluarkan secara bertahap untuk rumah sementara, hunian tetap, hingga fasilitas umum,” jelasnya.
Namun di sisi lain, sejumlah relawan dan pemerhati kebencanaan menilai penanganan di lapangan masih terkendala koordinasi dan belum bergerak cepat karena tidak adanya satu komando nasional.
Relawan kemanusiaan Ira Hadiati, yang berpengalaman dalam penanganan banjir Sumatera 2025 dan tsunami Aceh 2004, menilai perbedaan paling mendasar terletak pada sistem komando.
“Kalau bencana nasional, komandonya jelas di RI 1. Semua mengikuti satu instruksi Presiden. Sekarang ini lebih kepada perintah, bukan komando. Itu bedanya,” ujar Ira kepada BBC News Indonesia, Jumat (19/12).
Menurutnya, tanpa satu komando, setiap kementerian harus berkoordinasi ulang sehingga memperlambat eksekusi di lapangan, meski bantuan sebenarnya tersedia.
Kondisi ini juga berdampak pada perbaikan infrastruktur vital. Ira mencontohkan Jembatan Awe Geutah di Bireuen yang baru dapat dilalui setelah waktu cukup lama, sementara jembatan utama Kutablang hingga kini masih terputus.
“Waktu tsunami dulu, karena satu komando, jalur-jalur krusial cepat dibangun. Bantuan internasional juga masuk dan mempercepat pemulihan,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh, Hasan Dibangka. Ia menegaskan perlunya penanganan bencana Aceh dilakukan secara nasional, meskipun pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.
“Kami melihat proses penanganan masih lamban karena hambatan administratif dan koordinasi. Energi kementerian harus digerakkan di bawah satu komando Presiden,” ujar Hasan, Rabu (17/12/2025).
Hasan meminta Presiden Prabowo Subianto menunjuk satu kementerian sebagai leading sector yang bertanggung jawab penuh mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Kalau status nasional tidak ditetapkan, setidaknya bentuk Satgas nasional langsung di bawah Presiden. Supaya jelas siapa di ujung komandonya,” tegasnya.
Ia juga menilai bantuan internasional seharusnya tidak ditolak jika bertujuan kemanusiaan.
“Bantuan dari luar jangan ditolak. Ini bukan soal harga diri, tapi soal kemanusiaan. Aceh sangat mencintai Indonesia,” ujarnya.
Dalam evaluasi Forum PRB Aceh, persoalan utama saat ini bukan kekurangan logistik, melainkan distribusi. Hasan mengungkapkan masih banyak bantuan tertahan di posko akibat keterbatasan transportasi dan kurangnya distribusi serentak hingga ke desa-desa.
“Logistik ada, tapi tertahan. Distribusi yang cepat sampai ke kecamatan dan desa itu kunci,” jelasnya.
Ia pun mengajak para kontraktor, pengusaha, serta pemilik alat berat dan truk di Aceh untuk turut berkontribusi membantu percepatan distribusi bantuan dan mobilisasi di lapangan.
“Bagi yang punya truk dan alat berat, mari kita bantu. Jangan hanya melihat kekurangan, tapi apa yang bisa kita berikan agar masyarakat segera bangkit,” katanya.
Hasan Dibangka menegaskan keyakinannya, Presiden Prabowo Subianto mampu mengambil keputusan terbaik bagi Aceh dan Indonesia.
“Kami optimistis. Soliditas dan kebersamaan adalah kunci pemulihan,” pungkasnya.
