Aceh Tamiang, Infoaceh.net — Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan tidak akan tinggal diam dalam memastikan penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh berjalan optimal, termasuk membuka ruang masuknya bantuan kemanusiaan dari berbagai negara.
Ia menilai dukungan internasional sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor.
Hal tersebut disampaikan Wali Nanggroe saat penyerahan bantuan kemanusiaan sebanyak 15 ton kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Ahad (21/12/2025), di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Bantuan diterima oleh Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi dan Ketua DPRK Aceh Tamiang, disaksikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi Sekretariat dan Majelis Syura Wali Nanggroe, komunitas Hakka Aceh, serta pimpinan Rumah Sakit Putri Bidadari.
Wali Nanggroe menyebut bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sebagai peringatan serius terhadap kondisi lingkungan, khususnya kerusakan hutan di wilayah hulu.
“Ini seperti tsunami kedua bagi Aceh. Air datang dari daratan membawa kayu-kayu akibat hutan yang rusak. Ini harus menjadi pelajaran bersama,” ujar Malik Mahmud.
Ia menegaskan upaya pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur, namun juga harus diiringi dengan perbaikan tata kelola lingkungan, termasuk rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai.
“Hutan Aceh adalah penyangga kehidupan. Jangan ditebang dan jangan terlalu banyak sawit,” tegasnya.
Wali Nanggroe juga menekankan bahwa Aceh dapat berkembang tanpa mengorbankan kelestarian alam. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan dan investasi ramah lingkungan harus menjadi arah kebijakan ke depan.
Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menghadapi dampak bencana dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam pemulihan kemanusiaan dan lingkungan.
Wali Nanggroe menambahkan pihaknya akan terus mengawal komitmen Pemerintah Pusat terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, agar dilakukan secara tangguh bencana, berwawasan lingkungan, dan berorientasi jangka panjang bagi masa depan Aceh.
