Pidie Jaya, Infoaceh.net — Lebih dari satu bulan pascabanjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, warga korban bencana masih belum mampu membersihkan rumah mereka yang tertimbun dan terkubur lumpur setinggi dua hingga empat meter.
Kondisi ini membuat banyak rumah tak layak huni dan warga terpaksa bertahan di pengungsian atau menumpang sementara di rumah kerabat.
Di Kabupaten Pidie Jaya, sejumlah gampong mengalami kerusakan parah. Lumpur, pasir, kayu, dan bebatuan menimbun rumah warga hingga mendekati plafon.
Tak hanya bangunan rumah, perabotan, fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah, serta lahan pertanian warga turut rusak dan tertutup lumpur tebal.
Warga mengaku tidak sanggup membersihkan rumah secara mandiri. Peralatan sederhana seperti cangkul dan sekop tidak mampu mengatasi volume lumpur yang mengeras, sementara alat berat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pembersihan.
“Rumah kami tertimbun lumpur hampir tiga meter. Kalau hanya mengandalkan tenaga sendiri, kami tidak akan sanggup. Kami sangat berharap pemerintah membantu dengan alat berat,” ujar Mahmudi Ishak, warga Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, Kamis (1/1/2026).
Mahmudi menuturkan, kondisi di lapangan jauh lebih parah dibandingkan yang terlihat di media sosial.
Menurutnya, rumah-rumah yang berada di pinggir jalan mungkin masih bisa dijangkau alat berat, namun banyak rumah warga berada di dalam kampung dengan akses sempit.
“Rasanya seperti masuk terowongan. Lumpur sudah memenuhi rumah sampai plafon. Ini bukan lagi soal mau dibersihkan atau tidak, tapi masih amankah rumah itu untuk dihuni,” ungkapnya.
Selain rumah warga, banjir bandang juga menutup akses jalan desa, merusak saluran irigasi, serta meninggalkan tumpukan lumpur di fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
Aktivitas masyarakat lumpuh total, sementara sebagian warga masih bergantung pada pos pengungsian darurat.
Warga mengakui bantuan logistik seperti makanan dan pakaian sudah mulai diterima. Namun, mereka menilai bantuan tersebut belum menyentuh kebutuhan paling mendesak, yakni pembersihan lumpur dan pemulihan lingkungan.
“Kami berterima kasih atas sembako. Tapi tanpa pembersihan lumpur, kami tidak bisa kembali ke rumah. Kalau rumah tidak dibersihkan, kami mau tinggal di mana?” ujar seorang warga lainnya.
Keuchik setempat juga mendesak pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat menjadikan pembersihan pascabanjir sebagai prioritas utama.
Menurutnya, jika lumpur dibiarkan terlalu lama, bangunan rumah berpotensi roboh dan tidak dapat diperbaiki.
“Kami butuh respons cepat dan nyata. Alat berat dan tim teknis sangat mendesak,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bireuen. Lebih dari satu bulan pascabanjir bandang, ratusan desa di sedikitnya 17 kecamatan masih dipenuhi lumpur. Minimnya kehadiran alat berat membuat warga terpaksa membersihkan rumah secara mandiri.
Pantauan di sejumlah desa terdampak menunjukkan warga mencangkul lumpur dengan alat seadanya. Tanpa dukungan pemerintah, mereka terpaksa mengambil alih peran negara.
“Kami tidak punya uang untuk menyewa alat berat. Biayanya ratusan ribu per jam. Uang tidak ada, pekerjaan juga tidak ada. Jadi terpaksa mencangkul sendiri,” kata Mukhlis, warga Peusangan, Bireuen.
Ia mengaku sudah sebulan membersihkan lumpur di rumahnya, namun belum juga tuntas. “Capek sekali, tapi mau bagaimana lagi,” ujarnya lirih.
Warga lainnya, Muammar, dari Kecamatan Kutablang, menuntut pemerintah segera turun tangan secara nyata, bukan sekadar pendataan atau janji.
“Kami ini korban bencana, bukan alat berat. Tapi sekarang rasanya kami dipaksa jadi beko,” ungkapnya.
Para keuchik di wilayah terdampak pun mengaku kewalahan. Dengan keterbatasan anggaran desa dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah, penanganan pascabencana tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.
Selain pembersihan dan rehabilitasi rumah, warga juga meminta pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap penyebab banjir bandang, termasuk kondisi hutan dan aliran sungai di wilayah hulu.
“Jangan hanya datang saat bencana, tapi pikirkan solusi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata seorang tokoh masyarakat.
Hingga kini, warga Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen dan wilayah terdampak lainnya di Aceh masih menunggu kehadiran nyata pemerintah.
Mereka berharap bantuan tidak hanya bersifat darurat, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak: membersihkan rumah yang tertimbun lumpur dan memulihkan kehidupan pascabencana.
