Banda Aceh, Infoaceh.net — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta tambahan hingga 15 ribu personel TNI dan Polri untuk mempercepat pemulihan wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Permintaan tersebut disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh–Sumatera dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI bersama pemerintah, Sabtu (9/1/2026), di Banda Aceh.
Tito menegaskan, percepatan pemulihan harus dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan agar pekerjaan fisik di lapangan dapat berjalan optimal.
“Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi, sebelum Ramadan. Kalau sudah Ramadan, capek nanti kerja fisik ini. Jadi harus digenjot di periode waktu ini,” ujar Tito dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube Parlemen TV.
Ia menyampaikan telah meminta dukungan tambahan personel kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat Satgas Pemulihan Bencana.
“Saya minta ke Pak Kapolri, saya sampaikan mau dukungan Satgas, DPR, paling enggak 5.000 personel lagi. Nanti daerahnya di mana, kita lihat petanya,” kata Tito.
Selain Polri, Tito juga meminta tambahan pasukan dari TNI. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait penambahan personel di wilayah terdampak bencana.
“Saya sampaikan juga pada Pak Maruli, kira-kira bisa enggak 10 ribu? Karena kalau cuma seribu saja, tenggelam,” ungkapnya.
Dengan demikian, total tambahan personel yang diminta mencapai sekitar 15 ribu pasukan gabungan TNI dan Polri untuk membantu percepatan pembersihan, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain aspek keamanan dan pemulihan fisik, Tito juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi dari dua sisi, yakni produsen dan konsumen.
Menurutnya, masyarakat terdampak perlu diperkuat daya belinya agar roda ekonomi kembali berputar.
“Kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli. Dan ini akan terjadi putaran uang,” jelas Tito.
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana diberi kewenangan untuk melakukan perubahan APBD guna mempercepat penanganan dan pemulihan.
Ia mengungkapkan telah menerbitkan surat edaran Mendagri yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran dengan mekanisme yang lebih sederhana.
“Saya sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Mereka boleh melakukan perubahan APBD,” katanya.
Bahkan, menurut Tito, perubahan anggaran awal cukup dilakukan oleh bupati atau wali kota dengan memberitahukan kepada DPRD, tanpa harus melalui proses panjang seperti biasanya.
Langkah ini ditempuh agar kantor-kantor pemerintahan yang rusak dapat segera difungsikan kembali dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Sebagaimana diketahui, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara dilanda bencana ekologis banjir bandang dan longsor sejak akhir November 2025.
Hingga kini, pemerintah pusat dan daerah masih terus menggenjot upaya rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat dapat segera pulih sepenuhnya.
