BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh menyiapkan program percepatan (quick win) pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor dengan fokus pada enam klaster utama.
Strategi ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Jum’at (9/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, M. Nasir menjelaskan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026, guna memastikan penanganan dan pemulihan berjalan optimal.
“Pemerintah Aceh saat ini sedang menyusun quick win untuk 14 hari ke depan, disertai program lanjutan untuk 30 hari berikutnya sebagai bagian dari pemulihan pascabencana,” ujar M. Nasir.
Ia mengungkapkan, percepatan penanganan difokuskan pada enam klaster utama, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan wilayah.
Keenam klaster tersebut dirancang untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara terukur dan berkelanjutan.
Pada klaster logistik, Pemerintah Aceh melakukan inovasi distribusi bantuan untuk menjangkau wilayah pedalaman yang masih terisolasi.
Selain bantuan melalui udara (air drop), distribusi juga melibatkan komunitas relawan motor trail dan offroad guna menembus daerah yang sulit diakses kendaraan biasa.
Sementara itu, pada klaster pengungsian, fokus diarahkan pada penyediaan hunian jangka panjang. Pemerintah Pusat telah berkomitmen membangun Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota akan mengawal langsung proses pembangunan agar berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sektor kesehatan, M. Nasir menyebutkan kondisi mulai membaik. Sebagian besar rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, diperkuat dengan dukungan tenaga kesehatan dan dokter yang didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia.
Adapun pada klaster pendidikan, Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus mengingat banyaknya fasilitas sekolah yang rusak akibat banjir dan longsor.
Pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, seperti seragam, buku sekolah, hingga pengadaan meubelair, guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Kami juga telah mengerahkan sekitar 4.000 ASN ke Aceh Tamiang untuk membantu membersihkan sekolah-sekolah dan dayah agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan normal,” tambah M. Nasir.
Guna memastikan pemulihan wilayah terdampak berjalan sistematis dan menyeluruh, Pemerintah Aceh saat ini memprioritaskan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen ini akan menjadi acuan utama pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten/kota terdampak.
Menurut M. Nasir, percepatan penyusunan R3P merupakan instruksi langsung guna meminimalisir risiko bencana serupa di masa mendatang.
Fokus utama rencana tersebut adalah normalisasi sungai secara menyeluruh serta pembersihan lingkungan pascabencana.
“R3P ini sangat krusial. Kita tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga melakukan normalisasi sungai di seluruh Aceh untuk mengembalikan kapasitas tampung air dan mengurangi risiko banjir luapan yang berulang,” tegasnya.
Ketua Forum Solidaritas Aceh, Delsi Roni, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Aceh. Forum Solidaritas Aceh melibatkan berbagai elemen, mulai dari NGO, akademisi, hingga lembaga pemerhati perempuan.
“Kami siap mengoptimalkan kerja sama dalam berbagai aspek yang bisa kami bantu, demi mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana,” pungkas Delsi Roni.
