Oleh: Drs M Isa Alima*
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Namun di balik optimisme tersebut, ada risiko besar yang mengintai jika program ini dijalankan tanpa standar yang ketat dan pengawasan yang serius.
Dalam program sebesar ini, kelalaian kecil bisa berujung pada kerugian besar — dan yang paling dirugikan adalah anak-anak bangsa.
Persoalan mendasar yang harus dijawab sejak awal adalah kejelasan dapur pelaksana — “dapu supo”.
Siapa yang mengelola, bagaimana kapasitasnya dan apakah memenuhi standar higienitas serta gizi?
Tanpa sistem pendataan dan verifikasi yang transparan, MBG berpotensi menjadi program yang berjalan di atas fondasi rapuh.
Dapur yang tidak jelas akuntabilitasnya membuka ruang bagi praktik asal-asalan dan penyimpangan.
Setiap dapur penyedia MBG seharusnya diperlakukan sebagai fasilitas strategis yang wajib memenuhi standar operasional ketat.
Tidak cukup hanya terdaftar secara administratif. Harus ada audit berkala terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan.
Jika aspek ini diabaikan, maka tujuan besar menciptakan generasi sehat hanya akan menjadi slogan.
Pengawasan menjadi pilar utama yang tidak bisa ditawar. MBG membutuhkan sistem kontrol yang aktif, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Roster menu yang terstandar berdasarkan prinsip gizi seimbang harus menjadi pedoman baku. Menu tidak boleh berubah hanya demi efisiensi biaya atau kemudahan logistik.
Ketika kualitas dikompromikan, negara sedang mempertaruhkan masa depan anak-anaknya.
Kita juga perlu mengkritisi kecenderungan mengukur keberhasilan program dari sisi kuantitas.
Banyaknya paket makanan yang dibagikan bukan jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi. MBG bukan sekadar proyek distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Tanpa fokus pada kualitas, program ini hanya akan menghasilkan kepuasan semu.
Karena itu, pengawasan lintas sektor harus menjadi mekanisme permanen.
Pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, BPOM, serta masyarakat sipil perlu bersinergi dalam sistem pengawasan terpadu.
Transparansi harus menjadi prinsip utama agar setiap tahapan program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pemerintah pusat pun memegang peran penting dalam menetapkan standar nasional yang tegas dan memastikan implementasinya konsisten di seluruh daerah.
Jika MBG dijalankan tanpa standar dan pengawasan ketat, maka risikonya bukan hanya pemborosan anggaran.
Lebih dari itu, kita sedang mempertaruhkan kualitas tumbuh kembang generasi penerus.
Kegagalan program ini akan menjadi kegagalan kolektif dalam menjaga masa depan bangsa.
Program sebesar MBG menuntut keseriusan total, disiplin tinggi, dan komitmen jangka panjang. Ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi bagi lahirnya generasi yang sehat dan cerdas.
Karena itu, seluruh pihak harus mengawal pelaksanaannya dengan sikap kritis dan tanggung jawab bersama.
Masa depan anak-anak Indonesia terlalu berharga untuk diserahkan pada sistem yang setengah matang.
*Penulis adalah Ketua Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh
