Oleh: Drs M Isa Alima
Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 semestinya tidak berhenti pada seremoni dan perayaan simbolik.
Lebih dari itu, HPN adalah pengingat bahwa eksistensi pers selalu berada dalam ruang tarik-menarik antara kepentingan publik dan godaan kekuasaan. Di titik inilah integritas pers kembali diuji.
Pers sejatinya lahir sebagai institusi yang menjaga keseimbangan demokrasi. Ia berfungsi sebagai pengawas kekuasaan sekaligus penyambung suara masyarakat.
Namun di tengah arus digitalisasi yang serba cepat, pers menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Kompetisi klik, tekanan ekonomi media, serta kepentingan politik berpotensi menggeser orientasi pers dari pelayanan publik menjadi alat kepentingan tertentu.
Dalam situasi seperti ini, jurnalisme yang berakar pada etika dan verifikasi menjadi semakin penting.
Pers dituntut untuk tidak sekadar cepat, tetapi juga akurat dan bertanggung jawab. Kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan jika pers konsisten berdiri di atas fakta, bukan opini yang dibungkus sensasi.
Bagi Aceh, peran pers memiliki makna historis yang kuat. Pers Aceh tumbuh bersama dinamika sosial dan politik daerah, menjadi saksi perjalanan konflik hingga proses perdamaian.
Pengalaman tersebut membentuk karakter pers yang dekat dengan realitas masyarakat. Karena itu, tanggung jawab jurnalis Aceh bukan hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga memastikan bahwa suara rakyat tetap mendapat ruang dalam wacana publik.
Pers idealnya tidak terjebak pada isu-isu permukaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ia harus menembus batas-batas kenyamanan, mengangkat persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pembangunan yang belum merata.
Kehadiran pers di tengah masyarakat marginal merupakan ukuran sejauh mana media benar-benar menjalankan fungsi sosialnya.
Di sisi lain, kemerdekaan pers membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah dan elite politik perlu memandang kritik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sebagai ancaman.
Pers yang independen justru membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
HPN 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen terhadap jurnalisme yang profesional dan berpihak pada kepentingan publik.
Peningkatan kapasitas wartawan, penguatan literasi media masyarakat, serta etika komunikasi antara pers dan pemerintah harus berjalan seiring.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi sangat bergantung pada kualitas persnya. Selama pers mampu menjaga independensi dan integritas, ia akan tetap menjadi pilar yang menopang kehidupan publik yang sehat.
HPN bukan hanya perayaan profesi, melainkan pengingat bahwa tugas pers adalah menjaga agar kebenaran tetap memiliki tempat di tengah hiruk-pikuk kepentingan.
*Penulis adalah pemerhati kebijakan dan komunikasi publik Aceh.
