Simeulue, Infoaceh.net — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menunjukkan komitmen serius terhadap percepatan pembangunan wilayah pulau terluar dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue.
Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Umum DPW PKS Aceh Kasibun Daulay bersama Anggota DPR RI Dapil Aceh I Ghufran ZA serta Ketua DPD PKS Simeulue.
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simeulue di Pendopo Bupati dalam suasana silaturrahim yang hangat dan penuh semangat kolaborasi.
Agenda ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang tergolong pulau terluar Indonesia tersebut.
Sekum DPW PKS Aceh Kasibun Daulay menegaskan, Simeulue memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan dan terdepan.
Karena itu, pembangunan di daerah kepulauan tidak boleh tertinggal dibandingkan wilayah daratan utama.
“Simeulue adalah pulau terluar yang memiliki nilai strategis secara geografis maupun pertahanan. Wilayah seperti ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional, bukan justru tertinggal,” ujarnya, Ahad (1/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, isu infrastruktur menjadi sorotan utama, khususnya kondisi jalan dan jembatan yang menjadi akses vital mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Rombongan PKS juga meninjau sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Menurut Sekum PKS Aceh, persoalan infrastruktur bukan sekadar urusan konektivitas, tetapi menyangkut keselamatan warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jalan dan jembatan adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Jika akses terhambat, maka aktivitas perdagangan, hasil perikanan, hingga layanan dasar ikut terdampak,” tegasnya.
Kehadiran Anggota DPR RI Dapil Aceh I dalam kunjungan tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk mendorong penguatan program pembangunan melalui Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
PKS, lanjutnya, akan menggunakan jalur politik di tingkat pusat untuk memastikan kebutuhan infrastruktur Simeulue masuk dalam prioritas pembahasan anggaran dan program pembangunan nasional.
“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja diskusi. PKS memiliki representasi di Senayan dan akan mengawal kebutuhan Simeulue agar mendapat perhatian konkret,” katanya.
Selain infrastruktur, pertemuan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan legislatif guna memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Di akhir kunjungannya, Sekum DPW PKS Aceh menegaskan bahwa komitmen memperjuangkan daerah terluar bukan sekadar slogan politik, melainkan tanggung jawab konstitusional dan moral.
“Memperjuangkan wilayah kepulauan seperti Simeulue adalah amanah. PKS akan terus hadir dan mengawal agar Simeulue maju, sejahtera, dan tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional,” pungkasnya.
