ACEH TAMIANG, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca-bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Hingga awal Juli 2026, progres rehabilitasi dan optimalisasi lahan pertanian terdampak telah mencapai 32 persen dari total target di 18 kabupaten/kota.
Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat meresmikan Gerakan Tanam Padi Perdana Pasca Bencana Hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Ahad (5/7/2026).
Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas pertanian di kawasan yang sebelumnya terdampak banjir dan endapan lumpur, sekaligus simbol kebangkitan sektor pertanian Aceh setelah bencana yang merusak puluhan ribu hektare lahan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi.
M. Nasir mengungkapkan, bencana hidrometeorologi memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor pertanian di Aceh.
Data Pemerintah Aceh mencatat sekitar 57.364 hektare lahan persawahan dan 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak bencana.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang mengalami kerusakan paling parah akibat banjir yang membawa lumpur dan material lainnya.
“Tanam perdana hari ini bukan sekadar rutinitas menaburkan benih, tetapi menjadi simbol bahwa petani Aceh tetap tangguh, semangat, dan optimistis dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, rehabilitasi dan optimalisasi lahan pertanian menjadi salah satu prioritas Pemerintah Aceh dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Sebagian besar lahan sawah yang mengalami kerusakan kini telah selesai diperbaiki dan mulai kembali dimanfaatkan oleh petani.
Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang dinilai memberikan dukungan penuh terhadap proses pemulihan sektor pertanian di Aceh.
“Kami berterima kasih kepada Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang bergerak cepat membantu petani Aceh. Pemulihan ini menjadi prioritas agar roda perekonomian masyarakat kembali normal,” katanya.
Ia menjelaskan, program pemulihan lahan dilaksanakan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan yang terjadi di lapangan.
Untuk lahan dengan kategori rusak ringan dilakukan melalui program optimalisasi lahan, sedangkan lahan dengan tingkat kerusakan sedang ditangani melalui rehabilitasi. Setelah seluruh pekerjaan konstruksi selesai, proses dilanjutkan dengan pengolahan lahan agar dapat segera ditanami kembali.
Selain memperbaiki lahan pertanian, Pemerintah Aceh bersama Kementerian Pertanian juga membangun dan merehabilitasi berbagai infrastruktur pendukung. Program tersebut meliputi pembangunan irigasi pompa, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier, hingga rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) untuk memperlancar mobilitas petani dan distribusi hasil pertanian.
M. Nasir optimistis kolaborasi antara Pemerintah Aceh, Kementerian Pertanian, pemerintah kabupaten/kota, TNI, serta kelompok tani akan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian di daerah terdampak.
“Melalui kolaborasi yang kuat, kami optimistis puluhan ribu hektare lahan yang sempat rusak akibat banjir lumpur dapat segera kembali produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan Aceh,” pungkasnya.
