Banda Aceh, Infoaceh.net – PT Bank Aceh Syariah (BAS) masih mempertahankan posisinya sebagai bank dengan aset terbesar di Provinsi Aceh.
Hingga posisi Mei 2026, aset Bank Aceh Syariah tercatat mencapai Rp32,34 triliun, atau menguasai 49,71 persen dari total aset bank umum di Aceh yang mencapai Rp65,05 triliun.
Data tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, dalam kegiatan media update yang digelar di Kantor OJK Aceh, Kamis (9/7/2026) sore.
Daddi menjelaskan, dominasi Bank Aceh Syariah menunjukkan peran strategis bank milik Pemerintah Aceh tersebut sebagai tulang punggung industri perbankan daerah. Hampir separuh aset bank umum di Aceh saat ini berada di bawah pengelolaan Bank Aceh Syariah.
“Bank Aceh Syariah masih menjadi bank dengan aset terbesar di Aceh. Pangsa asetnya mencapai 49,71 persen dari total aset bank umum,” ujarnya.
Posisi kedua ditempati Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan aset sebesar Rp28,28 triliun, atau menguasai 43,48 persen pangsa aset bank umum di Aceh.
Sementara itu, seluruh bank umum lainnya secara kolektif hanya memiliki aset sebesar Rp4,43 triliun, atau sekitar 6,81 persen dari total aset bank umum.
Dengan komposisi tersebut, Bank Aceh Syariah dan BSI secara bersama-sama menguasai sekitar 93,19 persen aset bank umum di Aceh, memperlihatkan dominasi kuat dua bank syariah tersebut dalam industri perbankan daerah.
Secara keseluruhan, OJK mencatat total aset industri perbankan di Aceh, yang terdiri atas bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), mencapai Rp65,99 triliun pada Mei 2026.
Dari jumlah tersebut, aset bank umum mencapai Rp65,05 triliun, sedangkan BPRS memiliki aset sebesar Rp0,94 triliun atau sekitar 1,42 persen dari total aset perbankan Aceh.
OJK menilai struktur tersebut menunjukkan sektor perbankan Aceh masih sangat didominasi oleh bank umum sebagai lembaga intermediasi utama dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor produktif.
Selain mencatat pertumbuhan aset, industri perbankan Aceh juga menunjukkan peningkatan pada indikator utama lainnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank umum mencapai Rp49,24 triliun, tumbuh 15,65 persen secara tahunan (year on year/YoY).
Sementara penyaluran pembiayaan mencapai Rp49,95 triliun, meningkat 11,66 persen (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas penghimpunan dana masyarakat maupun penyaluran pembiayaan masih berlangsung positif di tengah dinamika ekonomi.
Fungsi Intermediasi Tetap Kuat
Daddi mengatakan fungsi intermediasi perbankan di Aceh masih berjalan optimal. Hal itu tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mencapai 101,43 persen.
Angka tersebut menunjukkan dana masyarakat yang dihimpun perbankan dapat disalurkan kembali secara produktif melalui pembiayaan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Di sisi lain, kualitas pembiayaan juga tetap terjaga. Rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 2,16 persen, yang masih berada pada level sehat dan mencerminkan risiko pembiayaan bermasalah tetap terkendali.
“Kinerja bank umum di Aceh pada posisi Mei 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid. Pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan masih berlanjut secara positif. Fungsi intermediasi juga tetap optimal yang tercermin dari FDR di atas 100 persen, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF yang rendah,” kata Daddi.
Selain Bank Aceh Syariah dan BSI, beberapa bank lainnya juga memberikan kontribusi terhadap total aset bank umum di Aceh.
PT Bank Syariah Nasional tercatat memiliki aset sebesar Rp1,30 triliun atau sekitar 2,00 persen dari total aset bank umum. Selanjutnya PT Bank Danamon Indonesia Tbk membukukan aset Rp1,23 triliun atau 1,89 persen, sedangkan PT Bank BCA Syariah memiliki aset Rp0,57 triliun atau 0,87 persen.
Adapun bank-bank lainnya masing-masing memiliki pangsa aset di bawah 0,40 persen.
OJK berharap tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus dipertahankan sehingga sektor perbankan semakin mampu mendukung pembiayaan pembangunan, memperluas akses layanan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh secara berkelanjutan.
