Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Syafiuddin PKB: Kalau Kontraktor Mundur, Siapa yang Bangun Negara?

“Banyak yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, biaya operasional yang membengkak tapi tak ter-cover, dan beban administrasi yang justru memperlambat kerja. Kalau ini terus dibiarkan, sektor konstruksi bisa lumpuh perlahan,” ujarnya.
Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro

JAKARTA, Infoaceh.net —Fenomena makin banyaknya kontraktor yang enggan terlibat dalam proyek infrastruktur pemerintah mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro, menyebut hal ini sebagai alarm serius bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

“Ini bukan semata soal pembayaran telat atau prosedur birokrasi yang rumit, tapi sudah menyentuh akar soal iklim kerja yang tidak sehat bagi pelaku jasa konstruksi,” tegas Syafiuddin dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

Ia menilai fenomena “kapok proyek” mencerminkan ketimpangan dalam skema risiko dan jaminan kepastian antara pemerintah dan kontraktor. Terutama kontraktor skala kecil dan menengah, yang menurutnya paling sering menjadi korban sistem yang timpang.

“Banyak yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, biaya operasional yang membengkak tapi tak ter-cover, dan beban administrasi yang justru memperlambat kerja. Kalau ini terus dibiarkan, sektor konstruksi bisa lumpuh perlahan,” ujarnya.

Legislator asal Dapil Jawa Timur XI ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga teknis terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk skema pengadaan barang dan jasa, sistem penalti, hingga aturan teknis yang dinilai memberatkan pelaku di lapangan.

“Kita ingin proyek strategis berjalan mulus, tapi bagaimana mungkin kalau kontraktor justru trauma ikut tender karena sistemnya menyiksa?” ujar Syafiuddin. “Ini harus jadi alarm bagi pemerintah.”

Syafiuddin juga memastikan Komisi V DPR RI akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja dengan mitra kementerian. Ia menginginkan adanya perubahan sistem yang lebih berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

“Sudah saatnya desain ulang kemitraan pemerintah dan kontraktor dilakukan. Harus lebih transparan, adil, dan berpihak pada pelaku riil, bukan sekadar hitungan di atas kertas,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku mendapat “bisikan” dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe, soal banyaknya pengusaha yang kapok menggarap proyek pemerintah.

Pernyataan itu dilontarkan dalam forum Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 yang digelar di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6). Dody berharap pengusaha tetap mau membantu pemerintah dalam melanjutkan pembangunan nasional.

author avatar
Hasrul
Jurnlias Infoaceh.net

Lainnya

Ingin Awet Muda? Santap 7 Buah Tinggi Kolagen Ini

Daftar Buah Tinggi Kolagen untuk Kulit Awet Muda

Kesehatan & Gaya Hidup
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenang masa kuliahnya saat menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat buka suara mengenai protes dari kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto terkait Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto yang memakai masker sepanjang persidangan. Pihaknya mengungkap bahwa Rios memang terbiasa memakai masker.
Aliran modal asing tercatat kembali keluar (capital outflow) dari Indonesia Rp11,30 triliun pada pekan keempat bulan Juli 2025.
Candi Preah Vihear dan Ta Muen Thom adalah candi yang memicu bentrokan hebat hingga melibatkan serangan artileri
Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat
Sekda Aceh Besar sekaligus Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mountala Bahrul Jamil memimpin rapat koordinasi dan bersama dewan pengawas, dewan direksi dan karyawan PDAM Tirta Mountala, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman
Pria asal Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, berinisial IFY (22), harus berurusan dengan hukum karena menjadi polisi gadungan dan menipu warga hingga ratusan juta rupiah.
Bela Tim JPU KPK, Majelis Hakim sebut tuntutan 7 tahun terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak manapun.
Polres Metro Bekasi Kota berhasil membekuk dua perempuan pelaku penipuan jual beli kontrakan fiktif di kawasan RW 11, Kranji, Bekasi. Pelaku berinisial K (48) dan Y (54) ditangkap di dua lokasi berbeda usai kabur dari kejaran polisi.
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto didampingi Kasat Reskrim AKP Boestani menyampaikan, hingga Jum'at (25/7), jumlah korban penipuan berkedok polisi dan dokter yang terdata telah mencapai 30 orang. (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
3 mahasiswa Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, meraih prestasi nasional pada ajang Olimpiade Sejarah Islam Nasional (OSINAS) 2025. (Foto: Ist)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus ijazah palsu, Rabu (23/7/2025).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tetap menganggap dirinya menjadi korban komunikasi anak buahnya.
Ilustrasi
ilustrasi jambu biji
Unit PPA Satreskrim Polres Aceh Tengah menangkap pria berinisial K (46), warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan anak perempuan di bawah umur. (Foto: Dok. Polres Aceh Tengah)
SMSI menggelar Konvensi Nasional bertajuk “Sinergi dalam Membangun dan Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045” pada Jum'at, 25 Juli 2025 di The Jayakarta Hotel Jakarta. (Foto: Ist)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto didampingi Kasat Reskrim memperlihatkan senjata api yang disita dalam kasus penembakan terhadap anggota Satresnarkoba. (Foto: Ist)
Tutup