JAKARTA, Infoaceh.net — Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah untuk mengevaluasi aktivitas pertambangan nikel di lima pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Evaluasi ini dianggap penting menyusul kekhawatiran publik atas potensi kerusakan lingkungan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun yang kini menjadi lokasi eksploitasi nikel.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal evaluasi secara menyeluruh, termasuk dari sisi perizinan, dampak lingkungan, hingga keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
“Kami mendorong evaluasi total terhadap seluruh proses tambang nikel di sana. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga soal tanggung jawab ekologis dan sosial,” ujar Budisatrio, Kamis (5/6/2025).
Budisatrio menyebut bahwa meskipun hilirisasi nikel merupakan bagian dari agenda strategis nasional, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi ekologis tinggi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) memang memberi ruang untuk aktivitas tambang di pulau kecil dalam situasi tertentu, namun dengan syarat ketat, termasuk perlindungan tata air, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pelestarian ekosistem.
“Kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan KLHK. Semua syarat itu wajib dijalankan di lapangan, bukan cuma di atas kertas,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menilai Raja Ampat sebagai kawasan strategis nasional yang harus dilindungi. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat biodiversitas laut terkaya di dunia, dengan lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang. Raja Ampat juga termasuk dalam Coral Triangle, kawasan segitiga terumbu karang dunia yang sangat penting secara ekologis dan global.
“Raja Ampat bukan sekadar wilayah tambang. Ada nilai sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang dari ekowisata, konservasi, dan penelitian laut yang tidak tergantikan,” kata Budisatrio yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan di Raja Ampat harus memperhatikan keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
Menurut Budisatrio, Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal kebijakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan, apalagi di wilayah yang memiliki kekayaan hayati dan nilai strategis nasional.
“Pembangunan boleh berjalan, tapi jangan lewat jalan pintas. Prinsip keberlanjutan harus ditegakkan. Kami mengajak semua pihak—pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil—untuk bersama menjaga Raja Ampat,” pungkasnya.
