Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Perempuan Bangsa Kecam Pernyataan Pengingkaran Pemerkosaan Tragedi Mei 1998

Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ninik meminta semua pihak untuk tidak sembarangan berkomentar, apalagi menyangkut kekerasan terhadap perempuan, tanpa kajian mendalam dan basis data yang jelas. Ia menekankan pentingnya berbicara berdasarkan bukti, bukan opini pribadi.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa mengecam keras pernyataan seorang tokoh elit nasional yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998.

Jakarta, Infoaceh.net – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa mengecam keras pernyataan seorang tokoh elit nasional yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998.

Pernyataan tersebut dinilai menyakitkan dan berbahaya karena mengabaikan fakta sejarah kekerasan seksual yang telah tercatat secara resmi.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa pernyataan tersebut mencederai perasaan para korban, keluarga korban, serta aktivis hak asasi manusia yang selama ini terus memperjuangkan keadilan.

“Tragedi pemerkosaan pada Mei 1998 adalah tragedi kemanusiaan nyata. Siapapun yang menyebut tidak ada peristiwa tersebut, sangat tidak pantas dan berpotensi menghapus jejak sejarah kelam bangsa ini,” ujar Ninik, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ninik meminta semua pihak untuk tidak sembarangan berkomentar, apalagi menyangkut kekerasan terhadap perempuan, tanpa kajian mendalam dan basis data yang jelas. Ia menekankan pentingnya berbicara berdasarkan bukti, bukan opini pribadi.

“Temui keluarga korban, mereka masih banyak yang hidup. Kalau tidak sanggup mengkaji sendiri, ya suruh tim penelitiannya turun langsung. Jangan asal berkomentar, apalagi menyangkal tragedi yang sudah jelas-jelas terjadi,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa suara para korban dan keluarga mereka telah terdengar sejak lama, diperkuat dengan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) serta laporan Komnas Perempuan dan lembaga internasional.

“Yang dibutuhkan korban adalah penegakan hukum dan ruang pemulihan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan,” tambahnya.

Menurut Ninik, tragedi Mei 1998 bukan hanya soal kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga kekerasan seksual yang dialami perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa. Fakta-fakta tersebut sudah tercatat dengan jelas dalam berbagai dokumen resmi.

“Mengingkari fakta ini sama saja dengan merendahkan martabat para korban. Kita tidak hanya menghapus sejarah, tetapi juga menutup pintu keadilan bagi mereka,” pungkasnya.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup