Infoaceh.net – Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo kian mencuat ke permukaan.
Dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), kini sedang mengusut beberapa kasus besar yang melibatkan nama-nama tokoh penting kabinet Jokowi.
Salah satu sorotan utama adalah Nadiem Makarim. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu dicekal oleh Kejagung karena terkait proyek pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022.
Anggaran program ini mencapai hampir Rp10 triliun, dan diduga terjadi penggantian spesifikasi teknis secara tidak sah demi mengakomodasi kepentingan tertentu. Penyidik menemukan indikasi persekongkolan dalam pengadaan tersebut.
Tak hanya itu, KPK juga tengah menyelidiki dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama untuk periode 2023–2025. Kasus ini mencuat saat kementerian dipimpin oleh Yaqut Cholil Qoumas.
KPK menyatakan membuka kemungkinan memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan, sembari menunggu hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya.
Kementerian Ketenagakerjaan pun tak luput dari sorotan. KPK sedang mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) selama periode 2019–2024.
Dua nama eks menteri dari PKB, Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah, disebut dalam konteks pengawasan manajerial. Dalam kasus ini, delapan tersangka telah ditetapkan, dengan nilai pungutan liar mencapai Rp53,7 miliar.
Uang tersebut dikumpulkan dari pemohon RPTKA dan diduga disalurkan untuk kepentingan pribadi para pejabat di Direktorat PPTKA.
Haryanto, salah satu tersangka yang menjabat Dirjen Binapenta & PKK, disebut menerima bagian paling besar hingga Rp18 miliar. Dana tersebut tidak hanya dibagikan sebagai uang “dua mingguan” kepada sekitar 85 orang, tetapi juga digunakan untuk membeli sejumlah aset pribadi, termasuk kendaraan mewah.
Penyidikan terhadap para tersangka semakin menguatkan persepsi publik bahwa praktik korupsi di era Jokowi tak hanya terjadi di level bawah, melainkan juga menjalar hingga tingkat kementerian. Kasus ini juga membuka wacana tentang minimnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan, tenaga kerja, dan pelayanan haji—tiga sektor vital yang seharusnya menjadi prioritas negara.
Publik kini menanti langkah lanjutan dari KPK dan Kejagung. Akankah mereka benar-benar menindak tegas para tokoh besar ini? Ataukah kasus-kasus ini akan menguap begitu saja di tengah pergantian rezim dan dinamika politik pasca Pilpres 2024?
Yang jelas, jika kasus ini terbukti dan masuk ranah pengadilan, maka citra kabinet Jokowi yang selama ini digadang-gadang sebagai pemerintahan bersih, akan mengalami pukulan serius.
Terlebih, nama-nama yang disebut bukan tokoh sembarangan—melainkan para mantan menteri yang sempat menjadi wajah reformasi birokrasi dalam kabinet kerja dan kabinet Indonesia maju.
