Tambang Emas Ilegal Kian Marak di Sungai Mas, Apakah Bupati Aceh Barat Tidak Tahu?

Aceh Barat, InfoAceh.net — Aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, kian mengkhawatirkan saat ini.

Tanpa izin resmi dan pengawasan lingkungan, kegiatan penambangan yang melibatkan alat berat ini telah menyebabkan kerusakan ekologis yang serius di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat, hingga mengancam kehidupan masyarakat lokal serta kelestarian hutan lindung.

Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan dari masyarakat, puluhan alat berat seperti ekskavator beroperasi setiap hari di berbagai titik tersembunyi di kawasan hutan dan bantaran sungai.

Mesin-mesin tersebut menggali tanah dalam-dalam untuk mengekstraksi bijih emas, lalu membuang sisa material begitu saja ke sungai dan lereng perbukitan.

Akibatnya, air sungai menjadi keruh, banyak ikan mati, dan lahan pertanian masyarakat tercemar.

Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri diduga kuat dilakukan tanpa pengolahan limbah yang layak, sehingga memperparah kerusakan lingkungan dan berpotensi mengancam kesehatan warga sekitar.

Namun, kegiatan tambang ilegal tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.

Kegiatan tersebut melibatkan para pelaku tambang ilegal serta aktor-aktor di balik layar yang diduga memiliki modal besar.

Walau sudah berulang kali disorot oleh media dan organisasi masyarakat sipil, namun aktivitas tambang emas ilegal di Aceh Barat, khususnya di Sungai Mas, masih tetap berlangsung secara terang-terangan.

Respons Pemerintah Daerah Masih Lemah

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menangani tambang emas ilegal tersebut.

Warga sejumlah desa di Kecamatan Sungai Mas juga mulai menyuarakan keresahan mereka. Selain terdampak oleh kerusakan lingkungan, mereka mengaku khawatir dengan meningkatnya kriminalitas dan konflik sosial yang dipicu oleh masuknya para pekerja dari luar daerah.

Warga mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak menolak pembangunan atau pertambangan, selama dilakukan secara legal, transparan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta keterlibatan masyarakat.