Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

APBN Terancam “Loyo” dan Utang “Jumbo”: Indef Ingatkan Bahaya Defisit Fiskal Melar

“Jadi penggunaan alokasi APBN dalam hal ini pengeluaran pemerintah harus hati-hati dan harus bijak, tidak asal, 'oh kita dapat uang dari utang banyak', tapi ternyata pengelolaannya tidak bijak," pungkasnya. 
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Foto : Ist

Jakarta, Infoaceh.net – Alarm bahaya dibunyikan keras oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam diskusi publik yang provokatif bertajuk “Penerimaan Loyo, Utang Kian Jumbo”, menyerukan kehati-hatian ekstrem dalam pengelolaan keuangan negara. Diskusi ini disiarkan di kanal YouTube Indef pada Rabu, 9 Juli 2025.

“APBN ini kan jantung ekonomi rakyat. Kalau APBN loyo karena penerimaannya kurang, ibarat darah kurang jadi tidak semangat, staminanya kurang kuat. Sehingga perlu adanya pengelolaan defisit fiskal yang sangat harus berhati-hati,” tegas Esther.

Sorotan tajam diarahkan pada pelebaran defisit fiskal dari 2,45 persen menjadi 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini, menurut Esther, bukan sekadar statistik, melainkan potensi besar yang akan menambah beban utang negara secara signifikan. Sebuah indikasi bahwa keuangan negara berada di ambang tekanan serius.

Tak hanya itu, Esther juga tanpa tedeng aling-aling mengkritisi pola penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang kerap dipaksakan demi memenuhi target serapan, bahkan ketika program yang dijalankan sudah mencapai sasaran.

Ia mengusulkan pendekatan berbasis Key Performance Indicators (KPI) agar efisiensi anggaran benar-benar terwujud, bukan sekadar angka di atas kertas.

“Kalau KPI sudah tercapai tapi anggaran tidak terserap semua, itu seharusnya tidak jadi masalah. Tapi sekarang justru jadi momok karena tahun berikutnya anggarannya bisa dipotong,” jelasnya, menggambarkan dilema yang bisa menghambat inovasi dan efisiensi birokrasi.

Esther memperingatkan, jika belanja negara terus ditekan terlalu ketat di tengah penerimaan yang lesu, potensi pertumbuhan ekonomi nasional bisa ikut melambat. Ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Jadi penggunaan alokasi APBN dalam hal ini pengeluaran pemerintah harus hati-hati dan harus bijak, tidak asal, ‘oh kita dapat uang dari utang banyak’, tapi ternyata pengelolaannya tidak bijak,” pungkasnya. Sebuah peringatan keras agar pemerintah tak terjebak dalam euforia utang yang berpotensi menjerat masa depan ekonomi bangsa.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup