Banda Aceh, Infoaceh.net — Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal memimpin apel gelar Batalyon Komposit Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) dalam rangka mengantisipasi siaga bencana dan kontijensi di wilayah Aceh.
Apel digelar di lapangan Blang Padang Banda Aceh dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, Selasa (22/7/2025)
Apel gelar pasukan ini menjadi simbol kesiapan Kodam IM dalam menghadapi potensi bencana alam di wilayah Aceh, yang dikenal memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan.
Pangdam menyampaikan apel gelar pasukan ini memiliki tujuan utama sebagai bentuk pengecekan kesiapan satuan Batalyon Komposit PRCPB Kodam Iskandar Muda dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Batalyon ini dipersiapkan untuk selalu siaga setiap saat dalam menghadapi situasi darurat di seluruh wilayah Aceh.
Lebih lanjut Pangdam menegaskan pelibatan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu tugas pokok yang diamanatkan undang-undang, yaitu membantu pemerintah daerah dalam hal penanganan bencana alam.
Mengingat wilayah Aceh memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat rentan terhadap bencana, maka kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit menjadi faktor yang sangat krusial.
Mayjen Niko Fahrizal memberikan penekanan penting kepada seluruh personel yang hadir. Pangdam menegaskan bahwa setiap prajurit harus selalu memiliki kesiapan fisik, mental, dan keterampilan teknis dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Peralatan dan materiil harus selalu dalam kondisi siap pakai dan perlu dilakukan pengecekan secara berkala.
Kemampuan setiap individu juga perlu terus diasah melalui latihan rutin agar mampu memberikan respon cepat dan efektif saat terjadi bencana.
Selain itu, Pangdam mengingatkan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri oleh TNI, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid dengan seluruh komponen bangsa, termasuk Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta seluruh lapisan masyarakat.
