Isi Webinar Kajian Islam UIN Ar-Raniry, Prof Siti Zuhro: Kita Butuh Demokrasi Bermoral, Bukan Transaksional

"Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara berdasarkan Pancasila dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Siti. Karena itu, lanjutnya, demokrasi Pancasila tak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga memerlukan landasan moral dan etika yang kuat.

M Ichsan Infoaceh.net

Jumat, 25 Juli 2025 | 10:23 WIB

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN Prof Dr R Siti Zuhro MA saat menjadi narasumber Webinar Kajian Studi Islam Prodi S3 Studi Islam UIN Ar-Raniry, Kamis (24/7). (Foto: Ist)

Banda Aceh, Infoaceh.net — Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN Prof Dr R Siti Zuhro MA menilai praktik demokrasi di Indonesia masih berada pada tataran prosedural dan belum menyentuh aspek substansi.

Ia mendorong pentingnya demokrasi yang bermoral, bukan sekadar sarana perebutan kekuasaan melalui transaksi politik.

“Demokrasi kita masih jauh dari harapan. Yang dibutuhkan bukan demokrasi transaksional, tetapi demokrasi yang bermoral dan beretika,” kata Siti saat menjadi narasumber dalam kegiatan Webinar Series Keenam Kajian Studi Islam Prodi S3 Studi Islam UIN Ar-Raniry, Kamis (24/7).

Baca Juga : Motivasi dan Hadiah, Strategi Mahasiswa UINAR Gaet Calon Maba dari Aceh Besar

Acara tersebut mengangkat tema “Demokrasi, Agama, dan Politik di Indonesia” dan disiarkan secara daring melalui YouTube.

Menurut Siti, perjalanan demokrasi Indonesia sejak era parlementer, demokrasi terpimpin, hingga pascareformasi merupakan proses panjang yang diwarnai berbagai eksperimen politik.

Namun, ia menyayangkan bahwa cita-cita reformasi 1998, seperti pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, belum terwujud maksimal.

Baca Juga : UIN Ar-Raniry dan UniSHAMS Malaysia Teken MoU, Perluas Jejak Akademik Internasional

“Gerakan reformasi ingin menutup praktik Orde Baru dan korupsi. Tapi kenyataannya, praktik buruk itu masih terus berulang dengan wajah baru,” ujar dia.

Mengutip data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terbaru, Siti menyebut skor Indonesia berada di angka 6,71 dan masuk kategori flawed democracy atau demokrasi cacat. Indonesia menempati peringkat ke-52 dari 165 negara.

“Penurunan ini utamanya terjadi pada aspek fungsi pemerintahan serta proses pemilihan dan pluralisme,” ungkapnya.

Baca Juga : Industri Hanya 7 Persen di Aceh, SMK Jadi Solusi Atasi Pengangguran

Siti juga mengkritisi peran elite dan aktor politik yang menurutnya justru kerap menghambat konsolidasi demokrasi. Ia menyebut partisipasi masyarakat sering kali semu dan hanya dimobilisasi demi kepentingan elektoral melalui pendekatan transaksional.

Dalam paparannya, Siti juga menyoroti relasi agama dan politik di Indonesia yang menurutnya tak dapat dipisahkan. Ia menyebut Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 sebagai contoh bagaimana sentimen keagamaan memengaruhi preferensi politik publik.