Bunda Hindun Pantau Beras Bapanas: Jangan Sampai yang Lapar Tak Kebagian!
Jepara, Infoaceh.net – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Kegiatan yang digelar di balai desa ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
“Saya ingin memastikan bantuan pangan ini tepat sasaran seperti yang diamanahkan Presiden Prabowo. Jangan sampai ada warga yang kelaparan malah tidak kebagian,” tegas Bunda Hindun, sapaan akrabnya, di hadapan puluhan ibu-ibu penerima manfaat (KPM).
Ia juga menekankan agar bantuan tersebut tidak dijual kembali dan bisa benar-benar membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat.
“Bantuan pangan ini harus dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan sampai ada praktik jual beli, apalagi di tengah harga beras yang sedang tinggi,” katanya.
Legislator dari dapil Jawa Tengah II (Jepara, Kudus, Demak) itu menegaskan pentingnya validitas data penerima manfaat agar kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
“Data KPM harus akurat dan faktual. Ini sangat penting agar kami di DPR bisa mengambil kebijakan berbasis realitas di lapangan,” ungkap Hindun.
Wakil Kepala Cabang Bulog Pati, Adi Pratama, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jepara telah dimulai sejak 21 Juli dan ditargetkan rampung akhir bulan ini.
“Kami juga ditugaskan pemerintah menjaga stabilitas harga beras. Saat ini harga beras di pasaran cukup tinggi, sehingga bantuan ini menjadi krusial,” ucapnya.
Sementara itu, Petinggi Desa Papasan, M. Idham Kholiq, memaparkan bahwa terdapat 321 KPM di desanya yang tersebar di 13 RT dalam 3 RW.
“Papasan ini desa terluar di Kecamatan Bangsri. Verifikasi faktual sudah kami lakukan sesuai kriteria pemerintah bersama pendamping desa. Penyaluran kami lakukan bertahap per-RT untuk menghindari penumpukan,” jelas Idham.
Dengan pengawasan langsung dari parlemen, harapannya bantuan pangan bisa semakin merata dan tidak lagi menyisakan cerita warga miskin yang luput dari perhatian negara.
