Banda Aceh, Infoaceh.net – Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar dapat membentuk lembaga khusus yang secara langsung menangani daerah-daerah dengan status kekhususan dan keistimewaan di Tanah Air.
Usulan tersebut disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk Obrolan Opini Terkini (NGOPI) yang digelar Gerakan Pemuda Subuh (GPS), di Banda Aceh, Sabtu pagi, 2 Agustus 2025.
Acara yang berlangsung hangat itu juga dihadiri Anggota DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad serta anggota DPRK Aceh Besar Abdul Shobur.
Nasir menyampaikan lembaga khusus ini penting dibentuk guna menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, selama ini koordinasi pusat-daerah sering terhambat oleh jalur birokrasi yang panjang dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil daerah.
“Selama ini banyak persoalan di daerah berkekhususan yang terjebak dalam proses administratif yang berlarut-larut. Lembaga ini nantinya harus berada langsung di bawah Presiden agar memiliki otoritas dan efektivitas dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat,” ujar Nasir Djamil.
Ia menegaskan bahwa konstitusi telah mengakui eksistensi daerah-daerah dengan kekhususan dan keistimewaan, seperti Provindi Aceh, Yogyakarta dan Papua.
Namun, pengakuan itu dinilainya belum diikuti oleh kebijakan yang selaras dan mendukung secara struktural.
“Kalau tidak ada mekanisme khusus yang mendukung, maka pengakuan kekhususan itu hanya akan jadi formalitas,” tegas Nasir.
Lebih lanjut, Nasir menyampaikan bahwa gagasan ini juga relevan dengan momentum revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sedang dibahas.
Menurutnya, perlu ada formulasi baru yang memperkuat posisi daerah dalam relasi dengan pusat, tanpa harus mengabaikan prinsip kesatuan negara.
Usulan ini pun mendapat perhatian dalam diskusi GPS sebagai masukan penting menuju penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan di Indonesia.
