OJK Diminta Tolak Calon Titipan Pemegang Saham dalam Uji Kelayakan Direksi Bank Aceh
Banda Aceh, Infoaceh.net –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta bersikap tegas menolak campur tangan pemegang saham Bank Aceh Syariah (BAS) dalam proses seleksi calon direksi yang saat ini sedang menjalani uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test.
Ia menilai, BAS yang mengelola dana publik triliunan rupiah tidak boleh menjadi objek perebutan kepentingan politik.
“Calon direksi harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan titipan pihak tertentu,” tegas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Dr Taufiq A. Rahim, dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, intervensi dalam pemilihan pimpinan berpotensi memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap bank dan lembaga pengawas.
Taufiq juga menyoroti berbagai persoalan yang pernah mencuat di BAS, seperti dugaan kredit fiktif, masalah likuiditas, hingga rekening misterius.
Ia meminta OJK dan Bank Indonesia memperketat pengawasan dan menjamin pengelolaan BAS berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi.
Menurutnya, Bank Aceh Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh, yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) semestinya senantiasa memegang prinsip profesionalisme dalam pengelolaannya.
Karena Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah Pemerintah Aceh, juga Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Aceh selama ini menjadi sorotan masyarakat Aceh dikarenakan uang milik rakyat Aceh banyak dikelola di BAS.
Selama ini yang menjadi sosoran serius adalah, manajemen pengelolaan bank yang sarat unsur politik serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), juga berbagai penyimpangan tanpa kejelasan hasil auditnya.
Karena itu, perlu pengawasan yang intensif, profesional serta independen agar sebahagian besar uang milik rakyat Aceh, baik yang berasal dari uang gaji Aparatur Sipil Negar (ASN) di bawah koordinasi Pemerintahan Aceh uang atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan sebagian besar uang kredit konsumtif yang menjadi andalan manajemen pengelolaan BAS,uang jaminan proyek APBA dan lain sebagainya.
