Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah India menyatakan komitmen kuat untuk berinvestasi dalam pengembangan Kawasan Sabang, khususnya menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan transshipment strategis di jalur perdagangan internasional.
Keseriusan itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Pemerintah Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun, dan turut dihadiri Asisten II Pemerintah Aceh Dr Ir Zulkifli, Plh Kepala Inspektorat Aceh Abdullah ST, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Ketua Dewan Pengawas BPKS Mawardi Ismail, Sekretaris Dewan Kawasan Sabang Makmur Ibrahim, serta jajaran pejabat terkait dari Pemerintah Aceh, di antaranya Kepala Bappeda, Kepala BPKA, Kadis Perhubungan, Kadis ESDM, dan sejumlah OPD lainnya.
Agenda utama rapat tersebut adalah menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Aceh dengan Duta Besar India di Jakarta pada 20 Agustus 2025.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah India menyatakan kesediaan untuk menanggung 85 persen biaya pengembangan Pelabuhan Sabang, sementara Indonesia diminta menyediakan 15 persen pembiayaan guna mendukung penyusunan Detail Plan Report (DPR).
“India sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Sabang. Tugas kita adalah memastikan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kerja sama strategis ini segera terealisasi,” ujar Sekda M. Nasir Syamaun dalam rapat tersebut.
Dalam forum itu juga disepakati, Pemerintah Aceh akan segera mengirimkan Surat Rekomendasi kepada Presiden RI agar kerja sama investasi dengan India dapat dipercepat melalui dukungan penuh Pemerintah Pusat.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI diharapkan segera mengaktifkan kembali mekanisme Joint Task Force (JTF) yang selama ini menjadi wadah koordinasi teknis antara kedua negara.
BPKS diminta untuk menyiapkan seluruh data, informasi pendukung, serta argumentasi strategis agar Aceh memiliki posisi yang solid dalam menyambut kerja sama investasi skala besar tersebut.
Sebagai bagian dari diplomasi daerah, Pemerintah Aceh juga merencanakan undangan resmi kepada Duta Besar India untuk melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada pekan pertama September 2025.
Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan kedua belah pihak sekaligus menunjukkan keseriusan Aceh dalam menyiapkan Sabang sebagai pusat perdagangan, logistik, dan investasi bertaraf internasional.
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa isu-isu miring tentang BPKS yang dianggap tidak memiliki daya tawar dan arah pembangunan kini terbantahkan.
Dengan dukungan India yang siap menanggung mayoritas pembiayaan, BPKS menunjukkan bahwa pengembangan Kawasan Sabang merupakan agenda strategis nasional.
Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen menegaskan, pengembangan Sabang bukan hanya membawa manfaat bagi Aceh, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di jalur perdagangan global, mengingat letak Sabang yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka.
“Sabang memiliki potensi besar untuk menjadi hub perdagangan dan logistik internasional. Kerja sama dengan India akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Aceh dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dengan masuknya India sebagai mitra strategis, Kawasan Sabang diyakini akan menjadi salah satu pusat transshipment penting di Asia, menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Eropa.
