KONI Aceh Digugat ke BAKI, Musorprovlub Diminta Ditunda
JAKARTA, Infoaceh.net – Sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga di Aceh resmi menggugat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Gugatan tersebut diajukan melalui penasihat hukum Hendri Saputra SHI MH, Baiami SH MH, dan M. Rizki Kadafi SH CPM dari Kantor Hukum T. Hendri Law & Rekan.
Selain KONI Aceh, pihak penggugat juga menyeret pimpinan Sidang Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Aceh 2025 sebagai Tergugat II.
“Kami sudah mendaftarkan sekaligus menyerahkan berkas gugatan dan bukti surat secara langsung ke Sekretariat BAKI di Jakarta. Dasar kami bertindak karena telah menerima kuasa dari sejumlah Pengprov,” ujar Hendri Saputra dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (9/9).
Menurut Hendri, gugatan ini berangkat dari dugaan pelanggaran dalam proses persiapan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Aceh.
Pihaknya menilai tahapan yang dijalankan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI dan peraturan lainnya.
Hal itu, lanjutnya, terjadi saat Rakerprov KONI Aceh pada 29 Agustus 2025. Dalam forum tersebut, lahir sejumlah keputusan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi KONI.
Di antaranya, penunjukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang dilakukan dalam Rakerprov.
Padahal, sesuai Pasal 37 ayat (6) huruf b ART KONI, penunjukan TPP seharusnya dilakukan dalam rapat pleno KONI, bukan melalui Rakerprov.
Selain itu, ketentuan yang mengharuskan calon ketua umum mendapat dukungan 30 persen dinilai cacat hukum. Sebab, dalam AD/ART KONI tidak ada aturan mengenai persentase dukungan sebagai syarat pencalonan.
“Ketentuan itu hanya akal-akalan untuk memuluskan calon tertentu dan menghambat calon lain,” tegas Hendri.
Ia menambahkan, syarat calon ketua umum juga seharusnya merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yakni memiliki kompetensi di bidang olahraga. Namun, ketentuan tersebut justru diabaikan dalam Rakerprov.
