Banda Aceh, Infoaceh.net – Ancaman kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Banda Aceh semakin nyata.
Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, tercatat 81 kasus atau penderita baru ditemukan.
Sehingga total penderita di ibukota Provinsi Aceh ini mencapai 848 orang sejak pertama kali ditemukan pada 2008 silam.
Data tersebut dipaparkan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Banda Aceh, drg. Supriyadi R, dalam kegiatan reses Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar. Acara yang digelar bersama komunitas Orang Tua Pembelajar (OTP) itu berlangsung di Aula Bapelkes Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Kamis (18/9/2025), dengan mengangkat tema “Banda Aceh Dikepung HIV-AIDS, Kita Bisa Apa?”
Menurut Supriyadi, penderita terbanyak berada pada usia produktif 21–30 tahun.
Sebagian besar pasien ditangani di RSUD dr Zainoel Abidin (RSUDZA) sementara sisanya dirawat di RSUD Meuraxa dan puskesmas-puskesmas di Banda Aceh.
Dari sisi pekerjaan, kasus terbanyak ditemukan pada karyawan swasta, diikuti mahasiswa.
“Sampai Agustus 2025, skrining sudah dilakukan terhadap 8.937 orang,” ungkap drg Supriyadi R.
Founder OTP, Cut Irma Yunita, menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama menghadapi ancaman HIV/AIDS.
Menurutnya, peran orang tua sangat krusial dalam menjaga anak-anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas dan perilaku menyimpang.
“Dari pangkuan ibu lahir generasi, dari keteladanan seorang ayah tumbuhlah anak-anak yang kuat. Bukan hanya mendidik agar pintar, tapi juga memastikan mereka tumbuh sehat, terlindungi, dan selamat dari keburukan,” ujarnya.
Cut Irma menilai akar persoalan HIV/AIDS berawal dari lemahnya fungsi keluarga. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk memulai perubahan dari rumah tangga.
“Jika satu ibu peduli, maka satu keluarga terselamatkan. Jika satu komunitas bergerak, maka satu kota bahkan satu bangsa bisa terlindungi,” tambahnya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyatakan perlunya regulasi khusus dalam memperkuat penanganan HIV/AIDS.
Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah pengawasan terhadap rumah kost yang kerap menjadi tempat aktivitas berisiko.
“Banyak kasus pelanggaran terjadi di rumah kost tanpa pengawasan pemilik atau orang tua. Karena itu, dipandang penting adanya regulasi, baik berupa Qanun maupun Reusam di tingkat gampong,” ujar Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.
Farid menambahkan, selain regulasi, diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar untuk skrining dan penanganan HIV/AIDS secara terpadu.
Menurutnya, sinergi lintas sektor, pelibatan komunitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran penyakit mematikan ini.
“Karena itu, kami mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menggerakkan seluruh OPD dan stakeholder agar lahir kesadaran kolektif dari masyarakat dalam melawan HIV/AIDS,” pungkasnya.
