BANDA ACEH, Infoaceh.net — Dinas Kesehatan Aceh didesak menjadikan penyelesaian lima Rumah Sakit (RS) Regional sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2027.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mengatakan pembangunan RS Regional di Aceh telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyerap anggaran dalam jumlah besar.
Namun, keberadaan sejumlah fasilitas tersebut dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat karena belum seluruhnya berfungsi secara optimal.
Berdasarkan penelusuran TTI, hingga 2022 realisasi pembangunan lima RS Regional telah mencapai sekitar Rp969,17 miliar. Jika ditambah sejumlah paket dan alokasi anggaran lanjutan sepanjang 2023–2026, jejak pembiayaan pembangunan lima rumah sakit tersebut diperkirakan telah menembus Rp1,10 triliun.
“Tidak boleh lagi ada bangunan yang sudah menyerap puluhan bahkan ratusan miliar rupiah tetapi kemudian dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian. APBA 2027 harus menjadi momentum Pemerintah Aceh menyelesaikan persoalan ini,” kata Nasruddin, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, pola penganggaran secara parsial dari tahun ke tahun justru berisiko memperpanjang masa pembangunan.
Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya akibat kerusakan bangunan, perubahan harga material dan inflasi sektor konstruksi.
Di sisi lain, aset yang belum berfungsi secara maksimal akan menjadi aset tidak produktif meskipun telah menyerap anggaran daerah dalam jumlah besar.
Karena itu, TTI meminta Dinas Kesehatan Aceh melakukan audit teknis dan keuangan terhadap seluruh RS Regional sebelum menetapkan alokasi anggaran lanjutan.
Audit tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi fisik bangunan, pekerjaan yang belum selesai, kewajiban pembayaran, kebutuhan utilitas, kelengkapan alat kesehatan hingga kebutuhan anggaran yang benar-benar diperlukan agar masing-masing rumah sakit dapat mulai beroperasi.
TTI juga mendorong Pemerintah Aceh menyusun blueprint penyelesaian RS Regional 2027–2029 yang memuat tahapan pembangunan secara terukur.
Blueprint tersebut, kata Nasruddin, setidaknya harus mencantumkan kebutuhan konstruksi, utilitas, alat kesehatan, tenaga medis dan tenaga pendukung, biaya operasional, sumber pembiayaan serta target dimulainya pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan lagi sekadar mengalokasikan anggaran agar proyek terlihat berlanjut. Pemerintah harus menentukan target: rumah sakit mana yang paling siap, berapa dana yang dibutuhkan, dan kapan benar-benar menerima pasien,” tegasnya.
TTI turut meminta Gubernur Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memastikan pembahasan APBA 2027 tidak mengabaikan proyek RS Regional yang pada 2026 dinilai belum memperoleh anggaran lanjutan konstruksi yang memadai.
Menurut TTI, penyelamatan dan penyelesaian aset yang telah menghabiskan anggaran jauh lebih mendesak dibandingkan membuka proyek gedung baru yang belum menjadi kebutuhan prioritas.
“Lebih dari Rp1 triliun jejak anggaran telah tertanam pada RS Regional. APBA 2027 harus diarahkan untuk menyelesaikan dan memfungsikan aset tersebut, bukan kembali menambah proyek setengah jadi,” ujar Nasruddin.
Selain penyelesaian fisik, TTI juga mendesak Dinas Kesehatan Aceh membuka data pembangunan lima RS Regional kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Data yang diminta antara lain pagu anggaran, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai kontrak, nama penyedia, realisasi pembayaran, progres fisik, hasil pemeriksaan atau temuan audit serta kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
TTI menilai keterbukaan data diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana uang rakyat yang telah dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit tersebut benar-benar menghasilkan fasilitas pelayanan kesehatan.
Nasruddin menegaskan, ukuran keberhasilan APBA 2027 seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya paket pembangunan yang ditenderkan atau besarnya anggaran yang terserap.
“Ukuran keberhasilannya adalah berapa RS Regional yang akhirnya benar-benar selesai, berfungsi dan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Aceh,” pungkasnya.
