Jakarta, Infoaceh.net – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, menilai kasus-kasus korupsi di daerah, terutama di sektor konstruksi, umumnya melibatkan dua figur kunci: Kepala Dinas PUPR dan kepala daerah.
“Ini kan pasti pasangan. Kepala Dinas PUPR itu tangan kanan dari kepala daerah,” ujar Yudi di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kadis PUPR Riau sudah tepat. Ia menilai pola itu sesuai dengan praktik umum korupsi proyek infrastruktur yang kerap terjadi di daerah.
“Kepala Dinas PU ya ditangkap bareng kepala daerah, karena itu satu paket. Ada juga OTT yang aneh,” kata Yudi dengan nada sindiran.
Yudi kemudian menyinggung adanya operasi tangkap tangan yang dinilainya janggal — di mana Kadis PUPR ditangkap, tapi gubernurnya justru tidak tersentuh.
Meski tak menyebut secara langsung, pernyataan Yudi itu diduga mengarah pada OTT proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang menyeret nama Kepala Dinas PUPR, namun tidak menjerat kepala daerahnya.
“Kalau kadisnya kena tapi gubernurnya aman, ya itu patut dipertanyakan. Karena biasanya mereka jalan bareng,” sindir Yudi.
Pernyataan Yudi ini kembali memicu sorotan publik terhadap kinerja KPK dan dugaan adanya tebang pilih dalam penindakan kasus korupsi di daerah.
