BANDA ACEH, Infoaceh.net – Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Aceh AKBP Yasir Ahmadi dituding bersikap arogan, bernada keras dan tidak menunjukkan sikap humanis saat berlangsungnya mediasi penyelesaian perkara dugaan kebocoran data nasabah sebuah bank syariah di Kantor Cabang Meulaboh.
Tudingan itu disampaikan Merry Young, istri almarhum Torino yang menjadi korban dugaan kebocoran data nasabah, setelah dirinya bersama tim penasihat hukum mengaku diusir dari ruang mediasi di Gedung Hanyaken Musuh, lantai I, Aula Ditreskrimsus Polda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Mediasi tersebut digelar dalam rangka membahas mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.
Merry mengaku datang memenuhi undangan resmi Ditreskrimsus Polda Aceh yang berkaitan dengan mekanisme keadilan restoratif. Undangan tersebut bernomor B/1392/XI/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus dan ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Wahyudi.
Dalam memenuhi undangan itu, Merry hadir bersama tim penasihat hukumnya.
Namun, menurut Merry, suasana mediasi berubah ketika penasihat hukum mulai menguraikan kronologi laporan polisi serta dasar hukum yang digunakan dalam perkara dugaan kebocoran data nasabah tersebut.
Ia menyebut terjadi pembatasan pembicaraan dan adu argumentasi antara penasihat hukum dengan Wadirreskrimsus.
Merry kemudian mengaku dirinya bersama tim hukum diminta meninggalkan ruangan mediasi.
“Saya datang atas dasar surat panggilan yang ditandatangani Kombes Wahyudi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Dalam ruang mediasi tersebut, setelah Kabag Wassidik dan Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Yasir Ahmadi, serta terlapor dan saya sebagai pelapor berbicara, setelahnya kami diusir secara arogan oleh AKBP Yasir Ahmadi selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh,” ungkap Merry.
Merry mengatakan, dirinya merasa kecewa dengan sikap yang ditunjukkan pejabat kepolisian tersebut dalam forum yang seharusnya menjadi ruang untuk membahas penyelesaian perkara secara terbuka.
Menurutnya, kehadiran dirinya bersama penasihat hukum merupakan bagian dari upaya memperoleh kejelasan terhadap laporan dugaan kebocoran data pribadi almarhum suaminya.
Ia menilai, pembahasan mengenai kronologi perkara dan dasar hukum seharusnya dapat disampaikan secara proporsional oleh pihak pelapor maupun penasihat hukumnya.
Namun, Merry mengaku justru menghadapi situasi yang membuat dirinya dan tim hukum merasa tidak mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangan secara utuh.
“Saat penasihat hukum saya berbicara penguraian tentang peristiwa laporan polisi beserta dasar hukum pasal-pasal, terjadilah pembatasan pembicaraan serta adu argumentasi antara kuasa hukum dan Wadir,” ujarnya.
Merry menuturkan, perdebatan tersebut kemudian berujung pada tindakan yang menurutnya tidak pantas dilakukan dalam forum mediasi.
Ia juga menyoroti bahwa peristiwa tersebut berlangsung di hadapan anaknya yang masih berusia delapan tahun.
“Namun Wadir bukannya bersikap terbuka, malah marah dan arogan terhadap kami, sehingga kami diusir dari ruangan. Bahkan di hadapan anak saya yang masih berusia delapan tahun, Wakil Ditreskrimsus Polda Aceh bertingkah arogan,” tegas Merry.
Merry berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pimpinan Polda Aceh agar proses penanganan perkara tetap berjalan dengan mengedepankan profesionalisme dan penghormatan terhadap hak pelapor.
Penasihat hukum Merry Young, yang juga istri almarhum Torino, Ali Yusran Gea SH MKn MH, turut menyampaikan keberatan terhadap tindakan yang dituding dilakukan AKBP Yasir Ahmadi.
Gea menilai, terjadinya pengusiran terhadap pelapor dan tim penasihat hukum ketika menyampaikan argumentasi dalam forum mediasi, tindakan tersebut perlu menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian.
Menurutnya, penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga bagaimana aparat memberikan pelayanan dan memperlakukan masyarakat yang datang untuk mencari keadilan.
Ia mengingatkan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sebagaimana harapan terhadap institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
“Tindakan AKBP Yasir Ahmadi selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh ini telah mencederai harapan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang menegaskan seluruh jajaran kepolisian harus mengedepankan pendekatan yang humanis, preventif, dan preemtif dalam menjalankan tugasnya,” ujar Gea.
Gea mengatakan, dirinya sedang menyampaikan pandangan hukum dan menguraikan pasal-pasal yang berkaitan dengan laporan dugaan kebocoran data pribadi.
Namun, menurutnya, penyampaian argumentasi tersebut justru menimbulkan ketegangan dalam forum mediasi.
“Timbul tindakan arogan dan sifat tidak etis Wadirreskrimsus pada saat saya menyampaikan pasal dan pendapat di dalam forum yang berkeadilan tersebut, menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, ada apa dengan Wadirreskrimsus Polda Aceh?” katanya.
Gea menegaskan, pihaknya berharap persoalan tersebut tidak mengganggu substansi penanganan perkara dugaan kebocoran data nasabah yang dilaporkan Merry Young.
Ia juga meminta pimpinan kepolisian memberikan perhatian terhadap sikap dan cara berkomunikasi aparat dalam menghadapi pelapor maupun penasihat hukum.
Minta Kapolda Aceh Evaluasi Wadirreskrimsus
Atas peristiwa tersebut, Gea meminta Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan melakukan evaluasi terhadap AKBP Yasir Ahmadi selaku Wadirreskrimsus Polda Aceh.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan profesional, mengedepankan etika, serta memberikan ruang yang layak bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan dan argumentasi hukum.
“Kita meminta Kapolda Aceh agar segera mengevaluasi Wadir Ditreskrimsus Polda Aceh. Untuk menjaga nama baik institusi dan harapan Bapak Kapolri, maka oknum personel yang tidak profesional serta tidak humanis ini harus segera dievaluasi,” tegas Gea.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk keberatan pihak pelapor atas pengalaman mereka dalam proses mediasi.
Meski demikian, tudingan mengenai sikap arogan dan pengusiran tersebut merupakan keterangan Merry Young dan penasihat hukumnya. Penilaian terhadap peristiwa itu perlu didasarkan pada pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat.
Perkara yang melatarbelakangi mediasi tersebut adalah laporan Merry Young mengenai dugaan kebocoran data pribadi almarhum suaminya, Torino, yang merupakan nasabah sebuah bank syariah Kantor Cabang Meulaboh.
Merry menduga data pribadi nasabah telah dibocorkan kepada pihak lain tanpa hak.
Atas dugaan tersebut, Merry melaporkan perkara itu ke Polda Aceh melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/173/VI/2026/SPKT/POLDA ACEH tertanggal 17 Juni 2026.
Dalam laporan tersebut, pihak pelapor mengaitkan dugaan peristiwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Pasal yang awalnya diterapkan dalam laporan tersebut adalah Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022.
Pasal tersebut mengatur larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
Dalam konteks perkara ini, pihak pelapor meminta agar dugaan kebocoran data almarhum Torino ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, dugaan kebocoran data tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
Perkembangan penanganan perkara juga disampaikan melalui surat pemberitahuan perkembangan perkara dari Ditreskrimsus Polda Aceh.
Berdasarkan keterangan Merry dan penasihat hukumnya, pada 14 Oktober 2026 pihak Ditreskrimsus Polda Aceh menerbitkan surat bernomor B/180/X/RES.2.5/2026/Ditreskrimsus tentang pemberitahuan perkembangan perkara.
Dalam surat tersebut, penyidik menerangkan penanganan perkara akan menerapkan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juncto Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Perubahan penerapan pasal tersebut menjadi salah satu perkembangan yang disoroti pihak pelapor.
Sebelumnya, menurut keterangan yang disampaikan, Ditreskrimsus Polda Aceh hanya menerapkan Pasal 65 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi.
Dengan adanya pemberitahuan perkembangan perkara tersebut, pihak pelapor berharap penyidikan dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap dugaan perbuatan yang dilaporkan.
Perkara dugaan kebocoran data nasabah menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi masyarakat dalam layanan perbankan.
Data pribadi merupakan informasi yang harus dikelola sesuai ketentuan hukum. Setiap dugaan penggunaan atau pengungkapan data tanpa hak perlu ditelusuri melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam proses penanganan perkara, pelapor berhak menyampaikan keterangan, memberikan bukti, serta memperoleh informasi perkembangan penanganan laporan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, penyidik juga memiliki kewenangan untuk menentukan langkah penyidikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, penyelesaian perkara perlu dilakukan dengan tetap menjaga objektivitas, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak semua pihak.
Mediasi dan Restorative Justice
Mediasi yang berlangsung pada 10 November 2026 disebut berkaitan dengan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice.
Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan, dialog dan penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan hukum.
Namun, penerapan pendekatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk memastikan bahwa proses berjalan secara sukarela, proporsional, dan tidak mengabaikan hak pelapor maupun pihak lain.
Dalam perkara Merry Young, pihak pelapor menyatakan keberatan terhadap situasi yang terjadi selama mediasi.
Merry dan penasihat hukumnya berharap proses selanjutnya dapat berlangsung lebih terbuka, sehingga persoalan dugaan kebocoran data pribadi almarhum Torino dapat dibahas secara objektif.
Menunggu Klarifikasi Polda Aceh
Hingga berita ini tayang, keterangan mengenai dugaan pengusiran dan sikap arogan AKBP Yasir Ahmadi bersumber dari pernyataan Merry Young dan penasihat hukumnya.
Belum terdapat keterangan resmi dari AKBP Yasir Ahmadi maupun Ditreskrimsus Polda Aceh mengenai kronologi mediasi, alasan penghentian pembicaraan, serta tudingan pengusiran yang disampaikan pihak pelapor.
Karena itu, klarifikasi pihak kepolisian diperlukan agar peristiwa tersebut dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Infoaceh.net membuka ruang bagi AKBP Yasir Ahmadi, Ditreskrimsus Polda Aceh, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas pemberitaan ini.
Perkembangan perkara dugaan kebocoran data nasabah juga masih perlu ditelusuri, termasuk hasil penyidikan, penerapan pasal, serta langkah hukum berikutnya.
Pihak pelapor berharap proses penanganan perkara dapat berjalan profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
