BANDA ACEH, Infoaceh.net – Dalam upaya memperkuat peran strategis Mukim sebagai satuan kelembagaan adat dan tata kelola masyarakat hukum adat di Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya menjalin kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat (PR-HIA).
Kerja sama ini berfokus pada Kajian dan Penyusunan Naskah Akademik Pemekaran Mukim di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilaksanakan di Kampus Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Selasa (10/11/2026).
Lembaga Mukim di Aceh memiliki kedudukan historis dan hukum yang khas dalam memimpin penyelenggaraan adat, hukum adat, serta pembinaan masyarakat di wilayah kemukiman.
Melalui penyusunan naskah akademik ini, Pemkab Aceh Jaya dan PR-HIA USK berkolaborasi merumuskan formulasi ilmiah dan legal formal terkait kebutuhan pemekaran wilayah kemukiman agar lebih efektif, merata, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal.
Kepala DPMPKB Aceh Jaya Dahrial Saputra menegaskan penataan kembali dan pemekaran Mukim merupakan langkah mendesak dan nyata dalam memberdayakan masyarakat serta melindungi lingkungan berbasis nilai lokal.
Menurutnya, pemekaran mukim menjadi sangat mendesak untuk memastikan setiap wilayah kemukiman memiliki dan mampu melindungi hutan adatnya—terutama keberadaan sumber mata air—sehingga kelestarian alam dan sumber kehidupan masyarakat tetap terjaga sebelum terjadi krisis atau bencana.
Melalui kajian ilmiah bersama USK, Pemkab Aceh Jaya ingin memastikan rencana ini memiliki pijakan akademik dan hukum yang solid.
Kepala PR-HIA USK Prof Dr Azhari Yahya SH MCL MA menyatakan kesiapan penuh tim peneliti USK mengkaji dan menyusun Naskah Akademik tersebut hingga tuntas. PR-HIA USK menyambut baik sinergi ini dan siap menerjunkan tim akademisi untuk menyusun naskah akademik yang komprehensif.
Kajian tersebut tidak hanya membedah aspek normatif dan historis kelembagaan mukim, tetapi juga menyajikan rekomendasi berbasis data empiris di lapangan.
“USK berkomitmen menghasilkan produk akademik yang responsif terhadap perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat serta keberlanjutan ekologis masyarakat Aceh Jaya,” ujar Prof Azhari.
