Banda Aceh, Infoaceh.net – Porsi pembiayaan perbankan syariah di Aceh yang disalurkan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru mencapai 25,7 persen dari total pembiayaan perbankan.
Hingga September 2026, nilai pembiayaan UMKM tercatat sebesar Rp13,11 triliun dari total pembiayaan Rp51,08 triliun.
Padahal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), terdapat ketentuan khusus mengenai alokasi pembiayaan bagi UMKM.
Pasal 14 Qanun LKS mewajibkan lembaga keuangan syariah (termasuk perbankan) untuk mengalokasikan porsi pembiayaan UMKM minimal 40 persen.
Data pembiayaan UMKM tersebut dipaparkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, dalam kegiatan Media Update OJK Aceh di Panorama Seulako, Iboih, Kota Sabang, Jum’at (6/11/2026).
Angka tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pembiayaan kepada UMKM terus mengalami peningkatan, porsinya dalam keseluruhan pembiayaan perbankan syariah masih relatif terbatas. Sekitar 74,3 persen pembiayaan lainnya atau setara Rp37,97 triliun berada di luar kategori UMKM.
Berdasarkan paparan OJK Aceh, pembiayaan UMKM pada September 2026 tumbuh Rp850 miliar atau 6,94 persen dibandingkan posisi Desember 2025 yang sebesar Rp12,26 triliun.
Sementara jika dibandingkan dengan September 2025 sebesar Rp12,45 triliun, pembiayaan UMKM mengalami peningkatan Rp660 miliar atau 5,28 persen.
Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan penyaluran dana perbankan syariah kepada pelaku UMKM di Aceh. Namun, peningkatan nilai nominal tersebut belum membuat porsi UMKM bertambah terhadap keseluruhan pembiayaan perbankan.
Usaha kecil mendominasi pembiayaan UMKM
Dilihat berdasarkan skala usaha, pembiayaan UMKM perbankan syariah di Aceh masih didominasi kelompok usaha kecil.
OJK mencatat pembiayaan kepada usaha kecil mencapai Rp6,52 triliun atau 49,7 persen dari total pembiayaan UMKM.
Selanjutnya, pembiayaan usaha mikro mencapai Rp5,18 triliun atau 39,5 persen. Sedangkan pembiayaan usaha menengah sebesar Rp1,41 triliun atau 10,8 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa usaha kecil menjadi kelompok penerima pembiayaan terbesar, disusul usaha mikro dan usaha menengah.
Jika digabungkan, usaha kecil dan mikro menyerap sekitar 89,2 persen dari total pembiayaan UMKM perbankan syariah di Aceh.
Pembiayaan UMKM meningkat sepanjang 2026
Data historis OJK memperlihatkan perkembangan pembiayaan UMKM dalam tujuh periode pengamatan sejak Maret 2025 hingga September 2026.
Pada Maret 2025, pembiayaan UMKM tercatat Rp12,44 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp12,27 triliun pada Juni 2025, kemudian meningkat menjadi Rp12,45 triliun pada September 2025.
Namun, pada Desember 2025 pembiayaan kembali turun menjadi Rp12,26 triliun.
Memasuki 2026, pembiayaan mulai menunjukkan tren peningkatan. Pada Maret 2026 tercatat Rp12,36 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp12,78 triliun pada Juni 2026.
Pertumbuhan berlanjut hingga September 2026 dengan nilai mencapai Rp13,11 triliun.
Dengan demikian, dalam sembilan bulan pertama 2026, pembiayaan UMKM bertambah sekitar Rp850 miliar.
Pembiayaan masih didominasi sektor konsumsi
Hal lain yang menjadi perhatian dari paparan OJK Aceh adalah struktur penyaluran pembiayaan perbankan yang masih didominasi sektor konsumsi.
Pada September 2026, total pembiayaan bank umum di Aceh mencapai Rp51,08 triliun atau tumbuh 11,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, pembiayaan konsumsi mencapai Rp35,59 triliun atau 69,7 persen. Sementara pembiayaan untuk kegiatan produktif, yang terdiri atas modal kerja dan investasi, hanya Rp15,49 triliun atau 30,3 persen.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan perbankan di Aceh masih lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan konsumsi dibandingkan pengembangan kegiatan usaha dan investasi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri perbankan dalam memperbesar kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi produktif, terutama sektor UMKM yang menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat.
Selain persoalan porsi pembiayaan, kualitas pembiayaan UMKM juga menjadi perhatian.
Dalam paparan terpisah di Sabang pada 5 November 2026, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan pembiayaan UMKM di Aceh tumbuh 11,05 persen secara tahunan dengan porsi mencapai 25,67 persen.
Namun, BI mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) UMKM mencapai 4,06 persen pada kuartal III 2026. Angka tersebut turun dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,39 persen, tetapi masih mendekati ambang batas 5 persen yang perlu diwaspadai perbankan.
BI menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama dalam menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan pelaku UMKM mampu memenuhi kewajibannya.
Untuk memperkuat akses pembiayaan, BI mendorong program business matching yang mempertemukan pelaku UMKM potensial dengan lembaga keuangan.
Melalui program tersebut, UMKM binaan yang dinilai siap memperoleh pembiayaan dapat dipertemukan dengan perbankan. Pendampingan juga diperlukan agar pelaku usaha memiliki kapasitas pengelolaan bisnis dan keuangan yang lebih baik.
Data OJK dan BI tersebut memberikan gambaran bahwa sektor keuangan Aceh masih memiliki ruang besar untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM.
Pertumbuhan pembiayaan sebesar 6,94 persen sejak Desember 2025 merupakan perkembangan positif. Namun, porsi UMKM yang baru mencapai 25,7 persen menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan kepada sektor ini masih perlu diperluas.
Perbankan juga diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan nilai pembiayaan, tetapi memperhatikan pemerataan akses modal, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja.
Di tengah upaya pemulihan ekonomi Aceh, penguatan pembiayaan produktif menjadi semakin penting. UMKM membutuhkan dukungan permodalan yang mudah dijangkau, pendampingan usaha, serta skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis mereka.
Dengan demikian, tantangan perbankan syariah di Aceh ke depan bukan sekadar meningkatkan angka pembiayaan, tetapi juga memperbesar kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Peningkatan porsi UMKM dari 25,7 persen menjadi lebih besar diharapkan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan industri keuangan syariah dalam mendukung ekonomi daerah yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
