Jakarta, Infoaceh.net — Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan dukungan penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025 lalu.
Pemerintah Aceh sebelumnya menyurati kedua lembaga internasional tersebut dengan pertimbangan pengalaman panjang UNDP dan UNICEF dalam mendampingi Aceh pascatsunami 2004 silam.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta tetap terlibat aktif dalam mengawal respons darurat di provinsi-provinsi terdampak bencana.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada 14 Desember 2025. Saat ini UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” demikian pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Senin (15/12/2025).
Sementara itu, UNICEF juga telah menerima surat permintaan bantuan dari Pemerintah Aceh dan tengah melakukan kajian terhadap bentuk dukungan yang dapat diberikan.
“UNICEF saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait, guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” lanjut pernyataan tersebut.
Sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor sporadis di tiga provinsi Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra kemanusiaan dalam mendukung respons darurat.
“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang kesejahteraan anak,” ujar Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh secara resmi telah meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman penanganan bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Ahad (14/12/2025).
Meski demikian, hingga saat ini Pemerintah RI belum membuka izin secara luas terhadap masuknya bantuan internasional untuk bencana di Pulau Sumatra. Kendati begitu, sejumlah bantuan relawan dan logistik dari luar negeri, seperti Malaysia dan China, telah lebih dulu tiba di wilayah terdampak.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan sikap Pemerintah Aceh yang tetap terbuka menerima bantuan kemanusiaan dari pihak mana pun tanpa mempersulit proses masuknya ke Aceh.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025).
Bantuan dari perusahaan yang beroperasi di Inggris, Malaysia, dan Indonesia tersebut berupa bahan kebutuhan pokok dan langsung disalurkan kepada masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Mualem menegaskan bahwa dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.
Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, mengungkapkan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menyatakan keinginan untuk mengirimkan bantuan ke Indonesia.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan APBN siap menyokong penuh penanganan bencana, termasuk melalui tambahan dana taktis bagi pemerintah daerah terdampak. Pemerintah mengalokasikan Rp20 miliar untuk setiap provinsi terdampak, serta Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Aceh juga telah resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari, terhitung sejak 12 – 25 Desember 2025.
Menurut Mualem, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan karena penanganan bencana masih memerlukan upaya intensif dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, hingga perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan publik.
