ACEH UTARA, Infoaceh.net — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan penerimaan bantuan asing dalam penanganan bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera, apabila beban penanganan dinilai terlalu besar.
Menurut JK, prinsip kemanusiaan bersifat universal dan tidak mengenal batas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat meninjau langsung lokasi bencana dan pengungsian warga di Desa Paloh Raya dan Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
Dalam kunjungan itu, JK melihat langsung dampak kerusakan permukiman warga akibat bencana serta mendengar keluhan masyarakat terkait lambannya penanganan pascabencana.
“Kita melihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang sudah tidak bisa dipakai tentu harus diganti, sementara yang masih memungkinkan, dibersihkan dan diperbaiki. Itu solusinya,” ujar JK dalam pernyataan tertulis, Sabtu (20/12/2025).
Menanggapi keluhan warga yang menyebut sudah 22 hari pascabencana banjir bandang dan longsor belum ada penanganan maksimal dari pemerintah, JK menilai keputusan untuk menerima bantuan asing harus didasarkan pada perhitungan kemampuan negara.
“Kalau pemerintah sanggup, tentu tidak perlu meminta bantuan. Tapi kalau bebannya terlalu besar, ya tidak ada salahnya menerima. Apalagi jika ada masyarakat internasional yang ingin membantu atas dasar kemanusiaan,” katanya.
JK menegaskan bantuan asing tidak boleh dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan negara, melainkan sebagai bagian dari solidaritas global dalam situasi darurat kemanusiaan.
“Kalau kemanusiaan itu, tidak ada batas wilayah dan negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menjelaskan peran Palang Merah Indonesia dalam penanganan bencana. Ia menegaskan PMI tidak memiliki kewenangan membangun rumah warga terdampak, karena hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kalau bangun rumah itu urusan pemerintah. PMI fokus membantu kebutuhan dasar seperti makanan, kompor gas, layanan kesehatan, logistik, dan penyediaan air bersih bagi warga terdampak,” jelas JK.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan, maupun masyarakat, untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana agar solusi dapat segera dirasakan oleh korban.
“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar penanganan bencana ini bisa berjalan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan tawaran bantuan dari sejumlah negara terkait bencana yang terjadi di Sumatera. Namun, Presiden menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani bencana tersebut secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin mengirim bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian mereka, tapi Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu.
Presiden menjelaskan bencana yang terjadi saat ini meliputi tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia dan masih berada dalam kondisi terkendali.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Kita sudah kerahkan semua sumber daya. Ini tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasinya terkendali. Saya monitor terus,” tegas Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya fokus pada kerja nyata di lapangan dibandingkan saling menyalahkan di tengah situasi bencana. Ia menilai respons awal penanganan telah berjalan cepat dan tepat, dengan koordinasi lintas lembaga yang solid.
Presiden mengapresiasi peran TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Basarnas yang bergerak cepat menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas utama.
“Kita kerahkan puluhan ribu personel, puluhan helikopter, dan belasan pesawat dalam waktu singkat. Ada daerah-daerah yang setiap hari BBM harus diantar menggunakan pesawat Hercules. Ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang kuat,” pungkasnya.
