Jakarta, Infoaceh.net — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem menyampaikan kekhawatirannya terkait skema dan kesinambungan penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh, khususnya saat memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal tersebut disampaikan Mualem saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dalam forum tersebut, Mualem menekankan pentingnya kejelasan mekanisme penanganan pascabencana yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh.
“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap dapat memperoleh penjelasan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme yang saat ini dikoordinasikan oleh Satgas nasional, termasuk tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti masa transisi yang dinilai krusial, mengingat hingga kini masih terdapat sejumlah wilayah terdampak yang masih terisolasi dan penanganannya belum sepenuhnya tuntas.
“Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P harus segera ditetapkan, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir. Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal,” ungkapnya.
Kekhawatiran tersebut, lanjut Mualem, semakin relevan karena Aceh akan segera memasuki bulan suci Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat cenderung meningkat signifikan, baik dari sisi logistik, energi, maupun akses ekonomi.
Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh, kata Mualem, telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Salah satunya adalah pembebasan penggunaan barcode di SPBU agar distribusi BBM berjalan lancar tanpa menimbulkan antrean panjang.
“Selain itu, Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh pada ruas Padang Tiji–Seulimeum telah dioperasionalkan sepanjang masa darurat dan terbukti sangat membantu kelancaran mobilitas, khususnya di wilayah terdampak bencana,” katanya.
Mualem berharap kebijakan-kebijakan tersebut dapat terus dilanjutkan pada masa transisi hingga kondisi Aceh benar-benar pulih dan kembali stabil.
“Kami meyakini pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta akses wilayah dapat kembali normal. Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” tegasnya.
Rakor Satgas tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti seluruh kementerian dan lembaga anggota Satgas, serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Turut hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Selain itu, hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Rakor dibuka Menko PMK Pratikno. Dalam sambutannya, ia menyampaikan Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
“Satgas ini dibentuk untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan terkoordinasi dan terarah. Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh, tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula,” ujar Pratikno.
Ia menjelaskan, Satgas memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, serta melakukan pelaporan berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Pelaporan dilakukan setiap dua bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sementara Tim Pelaksana wajib melaporkan perkembangan implementasi minimal setiap bulan.
Sementara Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh-Sumatera menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan percepatan tindak lanjut di lapangan.
Menurutnya, koordinasi antaranggota Satgas akan dilakukan secara rutin guna memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Dalam rakor tersebut juga dipaparkan sejumlah skala prioritas percepatan, khususnya di sektor pendidikan. Prioritas itu meliputi percepatan penetapan relokasi sekolah yang rusak berat atau hanyut, pelaksanaan program cash for work melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat terdampak, serta pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah pusat mendorong percepatan penyaluran tunjangan guru, pemberian dukungan operasional bagi sekolah terdampak, serta penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
